Kemendagri Minta Daerah Percepat Data Bedah Rumah
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan calon penerima program bedah rumah agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
REDAKSI
JAKARTA– Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat dan mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
Permintaan itu disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Tomsi menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat miskin yang masih menempati rumah tidak layak huni dapat memperoleh bantuan perbaikan rumah.
"Oleh sebab itu saya mengimbau kepada teman-teman daerah minggu depan datanya diperlihatkan, yang mana yang kuotanya masih kurang tolong segera betul-betul teman-teman di daerah bertanggung jawab untuk membela masyarakat miskinnya untuk bisa rumahnya mendapat [program] bedah rumah," ujar Tomsi.
Ia mengungkapkan, proses penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) di berbagai daerah masih perlu dipercepat. Hingga saat ini, jumlah CPB yang telah ditetapkan baru mencapai 124.376 unit atau sekitar 31 persen dari target 400.000 rumah tidak layak huni yang akan ditangani pada 2026.
Karena itu, Tomsi meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan data masyarakat miskin Desil 1 sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem yang masuk kelompok Desil 1 dan Desil 2 sebagai penerima manfaat program BSPS.
Menurut Tomsi, prioritas tersebut penting mengingat masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
"Beberapa hari yang lalu saya berkeliling dan saya melihat sangat memprihatinkan, ada yang toilet sama dapur jadi satu, kemudian ada yang mau roboh, bocor di kiri kanan, kemudian lantainya tanah," katanya.
Tomsi berharap hasil evaluasi tersebut dapat mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pendataan sehingga bantuan bedah rumah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional Hermawan, Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman R. An An Andri Hikmat. Forum diikuti secara virtual oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
