Gandeng BRI, Pemprov Lampung Siapkan 90 Desa Jadi Motor Ekonomi Baru
Pemprov Lampung menggandeng BRI untuk mengakselerasi pembangunan desa berbasis potensi lokal. Sebanyak 90 desa ditargetkan masuk program pemberdayaan ekonomi terintegrasi.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat transformasi ekonomi desa melalui kolaborasi strategis dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sinergi ini ditargetkan mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal dan komoditas unggulan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan kerja sama antara Program Desaku Maju dan Desa BRILiaN milik BRI menjadi langkah konkret dalam memperkuat kemandirian desa sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
“Desa harus naik kelas, tidak hanya produksi, tapi juga menciptakan nilai tambah dari pengolahan hingga pemasaran,” ujarnya saat menerima jajaran BRI Regional Office Bandar Lampung, Senin (20/4/2026).
Lampung sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas utama seperti padi, jagung, singkong, hingga kopi. Pemerintah daerah kini mendorong integrasi sektor hulu hingga hilir agar hasil pertanian tidak berhenti pada panen, melainkan berkembang menjadi industri bernilai ekonomi tinggi.
Melalui program ini, desa didorong memiliki ekosistem ekonomi yang kuat, mulai dari penguatan BUMDes dan koperasi, pelatihan sumber daya manusia, hingga dukungan teknologi dan alat produksi.
Di sisi lain, BRI menyiapkan intervensi melalui program Desa BRILiaN yang pada tahun ini menargetkan sekitar 90 desa binaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 desa merupakan kandidat usulan dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Regional CEO BRI Bandar Lampung Andreas Chandra Santoso menyebut kolaborasi ini akan mempercepat dampak pembangunan karena kedua program memiliki fokus yang sama, yakni pemberdayaan ekonomi desa berbasis potensi lokal.
“Selama ini berjalan sendiri-sendiri. Dengan disinergikan, dampaknya akan jauh lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Kolaborasi ini dinilai menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat fondasi ekonomi dari desa, seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan wilayah berbasis potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan baru.
