Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi
Pemprov Lampung mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri yang juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (20/7/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Dalam rapat itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi nasional serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga pekan ketiga Juli 2026.
Menurut Ateng, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli. Sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, dan sigaret kretek mesin.
Ia juga menyampaikan bahwa harga beras masih menunjukkan tren kenaikan. Beras medium tercatat naik selama empat bulan berturut-turut sejak April hingga Juli 2026, sedangkan beras premium mengalami kenaikan sejak Maret 2026.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, menjelaskan sejumlah langkah yang dilakukan Bulog untuk mendukung pengendalian inflasi.
Langkah tersebut meliputi penguatan pemantauan harga gabah dan beras, optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), menjaga kelancaran distribusi pangan hingga wilayah terpencil, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta Bulog segera mengoptimalkan penyaluran stok beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
Menurutnya, stok beras yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal guna menekan potensi kenaikan harga sekaligus menjaga laju inflasi.
Tomsi juga meminta pemerintah daerah bersama Bulog terus memperkuat koordinasi, memantau perkembangan harga secara berkala, dan melakukan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan pangan serta daya beli masyarakat.
