Gubernur Lampung Siapkan Jurus Tekan Harga Pangan

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pengendalian inflasi dilakukan sejak dini untuk mencegah kenaikan harga pangan semakin membebani masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mirza dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (3/9/2026).

Menurut Mirza, harga bahan pokok menjadi salah satu persoalan utama yang dirasakan masyarakat Lampung setelah persoalan infrastruktur jalan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan harga pangan tetap terjangkau tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

“Menindaklanjuti hasil paparan inflasi kemarin tentang bagaimana ke depan persiapan kita untuk menghadapi inflasi yang kalau tidak ditangani dari sekarang akan lumayan sangat memberikan tantangan,” kata Mirza.

Ia mengatakan terdapat kondisi yang perlu diseimbangkan. Di satu sisi, harga sejumlah komoditas pertanian di tingkat produsen cukup baik, tetapi harga yang dibayarkan masyarakat sebagai konsumen masih relatif tinggi.

“Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras, bisa baik, baik bagi petani, baik juga kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan organisasi perangkat daerah membahas perkembangan harga beras serta potensi gangguan pasokan yang dapat mendorong inflasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengatakan kenaikan harga beras telah terjadi sejak Juli. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan berakhirnya musim panen dan masuknya musim kemarau.

Fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu produksi padi pada periode Agustus hingga September.

Selain faktor cuaca, Bimo mengungkapkan adanya indikasi gabah Lampung dibeli agen dari luar daerah untuk kemudian dibawa keluar Lampung, digiling, dan diolah menjadi beras sebelum dipasarkan kembali dengan harga lebih tinggi.

Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah membahas sejumlah opsi intervensi. Salah satunya mengoptimalkan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog untuk menjaga ketersediaan beras di pasar.

Pengawasan terhadap pergerakan gabah di sejumlah pintu keluar Lampung, khususnya jalur menuju Pulau Jawa, juga akan diperkuat.

Pemerintah turut membahas opsi subsidi biaya angkut gabah dari petani menuju penggilingan serta mendorong BUMD dan BUMDes membeli gabah langsung dari petani dalam kondisi tertentu.

Untuk jangka panjang, pengendalian inflasi akan diarahkan pada penguatan produksi melalui perbaikan irigasi, penggunaan bibit yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, dan penguatan penyaluran pupuk.

Kelembagaan petani juga dinilai perlu diperkuat agar rantai pasok gabah lebih terorganisasi. Petani didorong bergabung dalam gapoktan, koperasi, atau kelembagaan lainnya.

Di sisi produksi, Lampung masih memiliki kapasitas pangan yang besar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat produksi gabah kering panen hingga September 2026 mencapai sekitar 2,85 juta ton dari luas panen sekitar 535 ribu hektare.

Dengan rendemen sekitar 53-54 persen, produksi tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 1,9 juta ton beras.

Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah jenis medium di Bulog Lampung per 1 September 2026 tercatat sekitar 232 ribu ton. Penyerapan gabah dan beras dari petani juga terus dilakukan untuk memperkuat cadangan sekaligus mendukung stabilisasi harga.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menekankan pentingnya sistem peringatan dini untuk mengantisipasi tekanan inflasi.

BPS bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mendorong pemanfaatan proyeksi perkembangan harga pada minggu ketiga setiap bulan. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan dapat melakukan intervensi sebelum tekanan harga meningkat pada akhir bulan.

Ahmadriswan mengatakan intervensi harus diarahkan secara spesifik berdasarkan komoditas dan wilayah yang menjadi sumber tekanan harga.

“Jadi sekali lagi untuk melakukan intervensi itu tepat komoditi, tepat wilayah, dan mudah-mudahan rasa akan terbentuk,” ujarnya.

Pemprov Lampung menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menekan harga. Kebijakan juga harus menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan keberlanjutan produksi serta kesejahteraan petani sebagai produsen.