Gandeng EDF, Lampung Andalkan Rajungan Jadi Senjata Ekonomi Baru
Pemprov Lampung memperkuat kolaborasi dengan organisasi internasional untuk mengelola rajungan berkelanjutan. Hasilnya mulai terlihat: stok membaik, ekonomi nelayan terdongkrak.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengandalkan sektor perikanan rajungan sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan lembaga internasional Environmental Defense Fund (EDF).
Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dengan perwakilan EDF di Bandarlampung, Jumat (17/4/2026), yang menyoroti penguatan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Jihan menilai kerja sama ini bukan sekadar program lingkungan, tetapi strategi jangka panjang untuk menjaga stok sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan pengelolaan rajungan tetap berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Lampung sendiri merupakan salah satu produsen utama rajungan nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap pasar domestik maupun ekspor. Karena itu, stabilitas stok menjadi krusial bagi keberlanjutan ekonomi daerah.
Data hasil kolaborasi EDF dan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung menunjukkan adanya perbaikan kondisi stok. Indikator Spawning Potential Ratio (SPR) meningkat dari 17 persen pada 2021 menjadi 22 persen pada 2024.
Perbaikan ini berdampak langsung pada produksi yang kini mencapai sekitar 600 ribu ton rajungan per tahun.
Tak hanya itu, sektor ini juga menopang ribuan mata pencaharian, mulai dari sekitar 4.000 nelayan, puluhan pengumpul, hingga industri pengolahan yang melibatkan lebih dari 1.000 tenaga kerja.
Pemprov Lampung menilai pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci, terutama dalam memperkuat kapasitas nelayan dan tata kelola perikanan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Jihan menegaskan, ke depan pemerintah akan terus memperluas kemitraan strategis guna menjadikan sektor perikanan sebagai pilar ekonomi sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.
Langkah ini juga mempertegas posisi Lampung sebagai salah satu basis utama produksi pangan berbasis kelautan di Indonesia, di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan eksploitasi sumber daya laut.
