Gubernur Lampung Dorong Koperasi Desa Perkuat Ekonomi

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi penggerak hilirisasi potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Gubernur Lampung Dorong Koperasi Desa Perkuat Ekonomi
Foto: Istimewa

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi desa dan mempercepat hilirisasi potensi lokal.

Menurut Mirza, penguatan koperasi desa penting agar nilai tambah dari berbagai komoditas dan kekayaan desa dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Mirza saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Mirza mengatakan, selama ini sebagian besar perputaran ekonomi dari desa justru mengalir ke wilayah perkotaan. Ia menyebut sekitar 70 persen perputaran uang dari desa mengalir ke kota, sementara sekitar 30 persen tetap berputar di desa.

"Padahal, kita mengetahui bahwa 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Demikian pula di Provinsi Lampung, sebagian besar penduduk kita tinggal di wilayah perdesaan," kata Mirza.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi persoalan karena masyarakat desa hanya memperoleh bagian yang relatif kecil dari aktivitas ekonomi yang bersumber dari wilayah mereka.

Padahal, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan sumber daya alam. Sejumlah komoditas seperti singkong, padi, dan jagung menjadi produk unggulan dengan kontribusi terhadap produksi nasional.

"Dengan kekayaan sumber daya alam sebesar itu, seharusnya masyarakat desa kita sudah jauh lebih makmur," ujarnya.

Mirza menilai salah satu persoalannya adalah belum optimalnya sistem ekonomi dan infrastruktur yang mendukung pengolahan komoditas di tingkat desa. Selama ini, banyak bahan mentah dari desa keluar tanpa melalui proses hilirisasi yang memadai.

Melalui KDKMP, pemerintah mendorong desa mengolah komoditas sesuai dengan potensi masing-masing.

Desa penghasil jagung, misalnya, dapat mengembangkan pengolahan jagung menjadi pakan ternak. Sementara desa penghasil singkong dapat mengolahnya menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah.

Adapun desa penghasil padi didorong memiliki fasilitas penggilingan agar gabah dapat diproses menjadi beras di wilayah desa.

"Inilah yang ingin kita ubah. Keinginan Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa dapat dimaksimalkan sehingga proses peningkatan nilai tambah dilakukan di desa masing-masing," kata Mirza.

Pemprov Lampung juga mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan KDKMP melalui program Desaku Maju. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan dan hilirisasi potensi ekonomi lokal.

"Kalau kita memiliki jagung, maka kita dorong agar dapat diolah menjadi pakan ternak. Kalau kita memiliki padi, maka kita dorong agar fasilitas penggilingan atau rice milling dapat tersedia dan berkembang di desa-desa. Melalui Desaku Maju pengelolaannya akan diintegrasikan dengan KDKMP," ujarnya.

Mirza mengatakan Pemprov Lampung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung percepatan pembentukan dan pembangunan KDKMP.

Sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dinilai diperlukan agar koperasi dapat menjalankan fungsi ekonominya secara optimal.

Ia menyebut Lampung saat ini berada di peringkat keempat secara nasional dalam pembentukan dan pembangunan KDKMP serta menjadi yang tertinggi di luar Pulau Jawa.

"Capaian ini tidak terlepas dari peran Forkopimda yang meyakini bahwa KDKMP merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun dan membangkitkan perekonomian desa," kata Mirza.

Selain sektor pertanian, KDKMP juga diarahkan untuk memperkuat UMKM agar mampu bersaing dan berkolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mirza meminta kepala desa memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi ekonomi di wilayah masing-masing.

"Para Kepala Desa harus memiliki kemampuan dan seni dalam mengelola kekayaan yang ada di desanya masing-masing," ujarnya.

Ia optimistis pengelolaan potensi desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tujuannya hanya satu, bagaimana kekayaan yang dimiliki desa dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di desa masing-masing," kata Mirza.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan sarana KDKMP saat ini memasuki tahap finalisasi.

Menurut Yandri, lebih dari 35.000 gudang dan gerai sedang disiapkan. Tahapan berikutnya mencakup validasi, verifikasi bangunan, hingga operasional koperasi.

"Kami ingin agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini kita kawal bersama-sama," kata Yandri.

Yandri menyebut KDKMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita keenam, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah.

Program tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Menurut Yandri, desa memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan ekonomi nasional karena berbagai komoditas pangan berasal dari wilayah perdesaan.

Karena itu, hilirisasi di tingkat desa dinilai dapat memperbesar nilai ekonomi komoditas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yandri mengatakan berbagai program, seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya, desa tematik, dan program pemberdayaan lainnya akan dihubungkan dengan KDKMP melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM.

"Semua kita ajak untuk bergerak dan berkembang bersama. Kita ingin semua bangkit dan berkembang. Itulah pesan Bapak Presiden Prabowo. Melalui semangat Bangun Desa, Bangun Indonesia, kita meyakini bahwa ketika kita membangun desa, sesungguhnya kita sedang membangun Indonesia," pungkasnya.

Keyword