ASDP Resmi Sterilkan 6 Pelabuhan Utama
PT ASDP Indonesia Ferry resmi menerapkan program Sterilisasi Pelabuhan di enam pelabuhan utama secara serentak. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi layanan penyeberangan nasional untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan efisiensi operasional.
MERAK – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengimplementasikan Program Sterilisasi Pelabuhan secara penuh di enam pelabuhan utama, yakni Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar, Rabu (5/8/2026).
Implementasi serentak tersebut menjadi tonggak transformasi layanan penyeberangan nasional menuju pengelolaan pelabuhan yang lebih aman, tertib, modern, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa.
Program ini merupakan puncak dari rangkaian persiapan yang dimulai sejak soft launching pada 20 Juli 2026. Selama masa transisi, ASDP bersama regulator dan pemangku kepentingan melakukan penyempurnaan mekanisme operasional, sosialisasi kepada pengguna jasa, serta penguatan koordinasi lintas instansi.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan sterilisasi pelabuhan tidak hanya sebatas penataan kawasan, tetapi merupakan perubahan budaya operasional yang menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.
"Hari ini menjadi tonggak penting transformasi layanan penyeberangan nasional. Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan, melainkan perubahan budaya operasional yang memastikan setiap aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai standar," ujar Heru.
Pada hari pertama implementasi, pengendalian kawasan pelabuhan dilakukan melalui pengaturan akses yang lebih tertib, pemanfaatan teknologi digital, penataan aktivitas di area operasional, serta penguatan pengawasan bersama regulator dan instansi terkait.
Di Pelabuhan Merak, penerapan program difokuskan pada penataan kawasan operasional, pendataan seluruh pihak yang beraktivitas, penataan pedagang dengan identitas resmi, serta penerapan One Gate System (OGS). Sementara Automatic Gate System mampu memangkas waktu layanan truk dari 10–15 menit menjadi sekitar 1–2 menit.
Di Pelabuhan Bakauheni, implementasi diperkuat melalui penataan jalur kendaraan, pembangunan kantong parkir roda dua, penyempurnaan rambu, serta optimalisasi sistem pengendalian akses.
Pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, ASDP bersama pemangku kepentingan memperkuat kepatuhan operasional melalui sosialisasi intensif, pengawasan penggunaan alat pelindung diri (APD), patroli gabungan, dan pengaturan akses berbasis zonasi.
Sementara di Pelabuhan Kayangan dan Lembar, sterilisasi dilakukan melalui pengendalian akses berbasis teknologi face recognition, penyematan APD kepada perwakilan stakeholder, serta peninjauan langsung kawasan steril.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Banten, Eko Indrayanto, mengatakan implementasi tersebut menjadi momentum penting setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 akhirnya dapat diterapkan secara penuh.
"Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di kawasan pelabuhan," kata Eko.
Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menyebut keberhasilan implementasi merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya operasional yang lebih disiplin dan profesional.
"Pelaksanaan ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh pengguna jasa serta seluruh ekosistem pelabuhan," ujarnya.
Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai sterilisasi pelabuhan merupakan langkah strategis dalam modernisasi transportasi penyeberangan nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan meningkatkan keselamatan, keamanan, kualitas layanan, sekaligus memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat melalui operasional pelabuhan yang lebih tertib dan efisien.
ASDP optimistis implementasi sterilisasi di enam pelabuhan utama akan menjadi standar baru pengelolaan pelabuhan penyeberangan nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada keselamatan, serta mendukung konektivitas nasional yang lebih andal dan berkelanjutan.











