DPR Sorot Ketimpangan Digital Lampung

BANDARLAMPUNG — Komisi VI DPR RI menyoroti tajam ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja spesifik yang digelar di Bandar Lampung, Sabtu (11/4/2026).

DPR menegaskan, lambannya pemerataan infrastruktur digital menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halim, menegaskan pihaknya turun langsung untuk memastikan peran BUMN, khususnya sektor telekomunikasi, benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.

Menurutnya, transformasi digital tidak boleh hanya terpusat di kota.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh timpang. Digitalisasi harus jadi fondasi utama agar desa tidak tertinggal,” tegasnya.

Sorotan DPR ini muncul setelah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan fakta ketimpangan ekonomi yang masih terjadi.

Dari total perputaran uang di Lampung, sekitar 70 persen terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara desa hanya menikmati 30 persen.

Padahal, Lampung memiliki potensi ekonomi berbasis komunitas yang besar. Salah satunya industri keripik singkong yang mencapai sekitar 5.000 merek. Namun, keterbatasan distribusi dan akses digital membuat produk lokal sulit berkembang secara maksimal.

DPR menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut. BUMN seperti Telkom didorong untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk akses internet, platform digital, hingga ekosistem ekonomi berbasis teknologi di desa-desa.

Pihak PT Telkom menyatakan komitmennya mendukung percepatan tersebut melalui penyediaan platform digital untuk sektor pendidikan dan pemberdayaan UMKM di wilayah terpencil.

Sementara itu, Bank Indonesia menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong produktivitas daerah melalui digitalisasi.

Kunjungan kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa DPR akan terus mengawal pemerataan ekonomi berbasis digital, sekaligus menekan BUMN agar lebih agresif menghadirkan layanan hingga ke akar rumput.