Skandal Rekrutmen Honorer dan Outsourcing Tanggamus Terkuak, Diduga Jual Nama Pejabat
Dugaan permainan rekrutmen honorer dan outsourcing di Setdakab Tanggamus mencuat. Nama pejabat disebut dijadikan tameng, sementara kendali diduga dipegang oknum lain. Publik menuntut pengusutan transparan.
REDAKSI
TANGGAMUS — Dugaan praktik kotor dalam perekrutan tenaga honorer dan outsourcing di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus mulai terkuak dan memicu sorotan publik.
Seorang sumber internal mengungkap adanya permainan dalam proses masuknya tenaga kerja yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai mekanisme resmi. Nama Kepala Bagian Umum Setdakab bahkan disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran isu tersebut.
Namun, fakta yang berkembang mengarah pada dugaan berbeda. Kabag Umum diduga hanya dijadikan “tameng” untuk menutupi peran pihak lain yang justru lebih dominan dalam proses perekrutan.
“Ada oknum berinisial HF yang diduga kuat menjadi aktor di balik masuknya tenaga outsourcing. Tapi yang dijual ke publik justru nama Kabag Umum,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Praktik ini dinilai bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, melainkan mengindikasikan pola lama yang terus berulang: perekrutan berbasis kedekatan, bukan kompetensi.
Lebih jauh, kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak reputasi pejabat yang namanya digunakan tanpa keterlibatan langsung dalam proses tersebut.
“Seakan-akan itu kebijakan Kabag Umum, padahal kuat dugaan beliau tidak mengetahui atau tidak dilibatkan,” lanjut sumber itu.
Dugaan ini memperlihatkan adanya permainan kekuasaan di balik layar. Oknum tertentu diduga memanfaatkan posisi untuk mengatur masuknya tenaga outsourcing, bahkan dengan mencatut nama pejabat lain guna memperlancar praktik tersebut.
Jika terbukti, praktik ini tidak hanya mencederai integritas birokrasi, tetapi juga menutup peluang masyarakat yang ingin bekerja secara adil melalui jalur resmi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut juga belum diperoleh.
Publik kini menanti langkah tegas pimpinan daerah untuk mengusut tuntas dugaan ini secara transparan, sekaligus memastikan sistem rekrutmen bebas dari praktik “titipan” dan penyalahgunaan wewenang.
