Pemprov Lampung Kebut Imunisasi Anak Sekolah

Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar HPV 2026. Program ini menyasar seluruh anak usia sekolah, termasuk anak yang tidak bersekolah, untuk meningkatkan perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Pemprov Lampung Kebut Imunisasi Anak Sekolah
Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar Human Papillomavirus (HPV) Tahun 2026 guna memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan imunisasi.

Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela secara virtual dari Bandar Lampung, Kamis (16/7/2026).

Jihan menegaskan imunisasi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

"Imunisasi adalah investasi penting untuk menciptakan generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kita harus memastikan tidak ada satu pun anak usia sasaran yang terlewat, baik yang mengenyam pendidikan formal di sekolah maupun anak-anak yang tidak bersekolah," kata Jihan.

Pelaksanaan BIAS 2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada Agustus dan November 2026. Program ini menyasar siswa sekolah dasar, anak putus sekolah, hingga anak jalanan.

Pada Agustus, siswa kelas 1 SD atau usia 7 tahun akan menerima imunisasi Campak-Rubela, sedangkan siswa kelas 5 SD atau usia 11 tahun akan memperoleh imunisasi HPV bagi anak perempuan.

Sementara pada November, siswa kelas 1 SD akan mendapatkan imunisasi DT, siswa kelas 2 SD memperoleh imunisasi Td, dan siswa kelas 5 SD menerima imunisasi Td.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Imunisasi Kejar HPV bagi siswi kelas 6 SD/MI yang belum pernah menerima vaksin HPV, serta siswi kelas 9 SMP/MTs atau usia 15 tahun yang belum memperoleh imunisasi tersebut.

Jihan menegaskan imunisasi merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Karena itu, camat, lurah, hingga kepala desa diminta ikut mengawal pelaksanaan program, memantau capaian imunisasi, dan melaporkan perkembangannya secara berkala.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama agar target cakupan imunisasi dapat tercapai.

Pemprov Lampung optimistis sinergi lintas sektor tersebut mampu meningkatkan cakupan BIAS dan Imunisasi Kejar HPV, sehingga semakin banyak anak terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).