Mendagri Wanti-wanti Lonjakan Inflasi Daerah

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026).

Rakor yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansah dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung itu juga membahas kenaikan harga ikan segar, progres Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah tetap mewaspadai tren kenaikan inflasi meski inflasi nasional secara tahunan (year-on-year) masih berada di angka 3,34 persen.

Menurut Tito, tren kenaikan inflasi selama tiga bulan terakhir perlu diantisipasi agar tidak melampaui batas atas sasaran pemerintah sebesar 3,5 persen yang dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Ia menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, disusul sektor transportasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan beras juga diminta terus dipantau untuk menjaga stabilitas harga di daerah.

Selain inflasi, rakor membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan DTSEN sebagai basis data nasional untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah diminta terus mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan komoditas penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Juni 2026 berasal dari bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, dan minyak goreng. Sementara secara tahunan, inflasi tertinggi dipengaruhi ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras.

Menurut Amalia, inflasi ikan segar dipicu kenaikan harga solar yang memengaruhi aktivitas nelayan serta kondisi cuaca yang kurang mendukung penangkapan ikan. Secara tahunan, inflasi ikan segar tercatat mencapai 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi.

BPS juga melaporkan telah merilis DTSEN Versi 3 Tahun 2026 pada 10 Juli 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Data terbaru mencakup 290,1 juta rekam individu dan 95,9 juta rekam keluarga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah akan mulai menerapkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial secara nasional pada 2027. Ia menegaskan keberhasilan program tersebut bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data, verifikasi lapangan, pemanfaatan DTSEN, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah daerah didorong memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memperkuat anggaran sektor perumahan, serta mengoptimalkan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BPS dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat kualitas data sosial ekonomi nasional, serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.