Yulius Heri Susanto Soal Pro-Kontra MBG: Programnya Bagus, Tata Kelola dan Pengawasan yang Harus Dibenahi

LAMPUNG TENGAH - Anggota DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Yulius Heri Susanto, angkat bicara terkait pro dan kontra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sorotan publik.

Menurut Yulius, program unggulan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada dasarnya merupakan langkah besar yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Ia menegaskan, MBG bukan sekadar janji kampanye, melainkan program yang telah dijabarkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan mendapat dukungan kebijakan dari DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

“Program ini sudah melalui perencanaan matang. Jadi menurut saya, bukan programnya yang salah. Yang perlu dibenahi adalah tata kelola dan pengawasannya,” ujar Yulius, Jumat (19/7/2026)

Yulius menilai salah satu persoalan utama yang perlu segera dievaluasi adalah kapasitas SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Menurutnya, satu dapur SPPG saat ini terlalu terbebani karena harus mengakomodasi kebutuhan hingga sekitar 2.000 siswa.

“Kalau satu dapur melayani terlalu banyak siswa, tentu beban operasionalnya berat. Perlu ada penambahan dapur SPPG baru agar distribusi makanan lebih efektif, kualitas tetap terjaga, dan pelayanan maksimal,” tegasnya.

Selain itu, Yulius juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih aktif melakukan survei lapangan. Ia menilai kebutuhan setiap daerah tidak bisa disamaratakan karena kondisi sosial, budaya, dan pola konsumsi masyarakat berbeda-beda.

“BGN harus benar-benar memetakan kebutuhan di setiap wilayah. Jangan memakai pendekatan yang sama untuk semua daerah. Di satu daerah mungkin nasi adalah kebutuhan utama, tapi di daerah lain bisa saja diganti dengan roti atau sumber karbohidrat lain yang lebih sesuai,” katanya.

Lebih jauh, Yulius menyoroti dampak ekonomi dari program MBG yang dinilainya sangat besar bagi masyarakat. Ia menyebut program tersebut mampu menciptakan perputaran ekonomi dari bawah, mulai dari petani hingga peternak lokal.

“Efek program ini luar biasa. Petani padi, petani sayur, hingga peternak punya pasar yang jelas untuk hasil produksi mereka. Ini membuat roda ekonomi bergerak. Uangnya berputar dari masyarakat dan kembali lagi ke masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya berdampak pada sektor pangan, Yulius menilai program MBG juga berpotensi besar membuka lapangan kerja baru. Menurutnya, dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan, program ini dapat menjadi salah satu solusi penyerapan tenaga kerja.

“Di Indonesia ini penduduknya banyak dan pengangguran juga masih ada. Dengan adanya MBG, penyerapan tenaga kerja bisa meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak pekerjaan dalam ekosistem MBG yang tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga masyarakat umum pun dapat langsung terlibat.

“Banyak pekerjaan di MBG yang tidak membutuhkan skill khusus. Misalnya bagian cuci ompreng, penyiapan makanan, sampai pendistribusian. Semua pekerjaan itu bisa dilihat, dipelajari, dan langsung dikerjakan masyarakat sekitar,” tambahnya.

Yulius juga mengingatkan agar masyarakat melihat program MBG secara lebih luas, tidak hanya dari persoalan teknis di lapangan. Menurutnya, penilaian terhadap program ini harus dilakukan dari sudut pandang makro karena dampaknya menyentuh banyak sektor.

“Dalam melihat program ini jangan hanya secara mikro, tapi juga secara makro. Kalau dilihat dari sisi anggaran, memang budget-nya besar, tetapi peruntukannya jelas dan manfaatnya meluas ke masyarakat,” katanya.

Ia menilai anggaran besar yang digelontorkan pemerintah pada akhirnya akan kembali berputar di tengah masyarakat melalui rantai ekonomi, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi, hingga penyerapan tenaga kerja di daerah.

Meski demikian, Yulius mengingatkan agar persoalan yang muncul di lapangan tidak serta-merta dijadikan alasan untuk menyalahkan program secara keseluruhan. Menurutnya, akar masalah justru terletak pada oknum pengelola yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

“Kalau ada masalah, evaluasi pengelolanya. Jangan langsung menyalahkan programnya. Program ini bagus, niatnya baik, manfaatnya nyata. Tinggal bagaimana pengawasan diperketat agar tidak ada oknum yang merusak kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.