GRIB Kritik Rotasi Kilat Pejabat Lampung Tengah
Pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah dalam waktu singkat menuai kritik tajam dari GRIB Jaya. Kebijakan Plt Bupati I Komang Koheri dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan birokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan daerah.
DENI FERNANDO
LAMPUNG TENGAH — Kebijakan Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, kembali menjadi sorotan publik setelah pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terjadi dalam waktu sangat singkat.
Situasi tersebut memicu kritik keras dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya atau GRIB Jaya Lampung Tengah yang menilai pola pergantian pejabat itu mencerminkan ketidakmatangan dalam pengambilan keputusan birokrasi.
Ketua GRIB Jaya Lampung Tengah, Andriansyah, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan pergantian pejabat yang dinilai terlalu cepat, bahkan terjadi hanya dalam hitungan hari.
“Kalau jabatan kepala dinas saja bisa diganti dalam hitungan hari, publik tentu bertanya-tanya. Ini pemerintah daerah atau sekadar tempat uji coba jabatan? Jangan sampai terkesan seperti sistem ‘cucuk cabut’, hari ini dipasang, besok dicabut lagi,” tegas Andriansyah, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan jalan, jembatan, hingga infrastruktur publik di Lampung Tengah.
Karena itu, pergantian pimpinan yang terlalu cepat dinilai berpotensi mengganggu stabilitas kerja birokrasi sekaligus memperlambat realisasi program pembangunan daerah.
“Bagaimana program pembangunan bisa berjalan maksimal kalau pimpinan dinasnya saja terus berganti? Belum sempat bekerja sudah diganti lagi. Ini bukan sekadar rotasi, tapi terlihat seperti kebijakan yang tidak dipikirkan matang sejak awal,” katanya.
GRIB Jaya juga menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Kalau dalam urusan menunjuk Plt saja terkesan terburu-buru dan tidak konsisten, wajar kalau masyarakat mempertanyakan bagaimana kebijakan yang lebih besar akan dijalankan. Ini menyangkut masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah,” ujarnya.
Meski melontarkan kritik keras, GRIB Jaya menegaskan pihaknya tetap akan menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.
Namun menurut Andriansyah, kritik tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap arah kepemimpinan birokrasi di Lampung Tengah saat ini.
“Kami sangat kecewa dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti ini. Seharusnya sebelum menunjuk seseorang menjadi Plt kepala dinas dilakukan evaluasi dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai pemerintah terlihat tidak profesional dalam mengelola birokrasi,” katanya.
Ia berharap ke depan Plt Bupati Lampung Tengah dapat lebih berhati-hati dan matang dalam mengambil kebijakan strategis, terutama terkait penempatan pejabat di sektor vital pembangunan daerah.
“Lampung Tengah ini butuh kepemimpinan yang tegas, profesional, dan penuh pertimbangan. Bukan kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu singkat. Karena dampaknya bukan hanya di birokrasi, tapi langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
