Pemprov Lampung Gandeng BPKP Awasi Ketahanan Pangan
Pemprov Lampung dan BPKP memperkuat pengawasan sektor ketahanan pangan guna memastikan program berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat tata kelola sektor ketahanan pangan melalui sinergi pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah tersebut ditandai dengan Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan itu menjadi awal pelaksanaan pengawasan terpadu antara BPKP dan Pemprov Lampung. Pengawasan dilakukan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta memastikan program ketahanan pangan berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan mengatakan pengawasan akan mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari perlindungan lahan pertanian, pengelolaan infrastruktur irigasi, sinkronisasi data pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, peran penyuluh pertanian, hingga rantai pasok komoditas dari hulu ke hilir.
Menurut Agus, kualitas hasil pengawasan sangat bergantung pada validitas data yang disampaikan perangkat daerah.
"Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Oleh karena itu, kami berharap data yang disampaikan benar-benar akurat," kata Agus.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi dan ketersediaan pangan.
Ia menyebut Pemprov Lampung terus memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program, seperti pengembangan pupuk hayati cair di tingkat desa, stabilisasi harga komoditas strategis, serta Program Desaku Maju untuk memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk geotagging, untuk mendukung penyusunan neraca pangan yang lebih akurat sekaligus memperkuat pengendalian inflasi dan distribusi komoditas.
Marindo meminta seluruh perangkat daerah mendukung pelaksanaan pengawasan dengan menyediakan data secara terbuka, memfasilitasi kebutuhan tim BPKP, serta aktif berdiskusi guna menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola sektor pangan.
"Cita-cita pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Karena itu, kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi sangat penting," ujar Marindo.
Pemprov Lampung berharap pengawasan yang terintegrasi tersebut dapat memperkuat tata kelola sektor ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
