Lampung Masuk 5 Besar ADLGA 2026

Pemprov Lampung masuk lima besar nasional ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026. Tim penilai melakukan visitasi untuk memverifikasi implementasi kepemimpinan digital dan transformasi pemerintahan berbasis data.

Lampung Masuk 5 Besar ADLGA 2026
Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG-Pemerintah Provinsi Lampung menjalani visitasi tim penilai ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026 sebagai bagian dari tahapan penilaian nasional kepemimpinan digital pemerintah daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/7/2026).

Dalam proses tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dinilai sebagai salah satu dari lima besar nominator nasional kategori ADLGA 2026.

Pada pemaparannya, Marindo menegaskan transformasi digital menjadi kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas. Menurutnya, sekretaris daerah berperan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah agar menjalankan pemerintahan digital berbasis Satu Data.

"Digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi. Yang terpenting adalah bagaimana data yang benar, akurat, dan terintegrasi mampu menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga setiap kebijakan benar-benar berbasis fakta," kata Marindo.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung terus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui integrasi berbagai layanan digital, mulai dari tata naskah dinas, perencanaan dan keuangan daerah, pelayanan kesehatan, kepegawaian, ketenagakerjaan, perpustakaan, perpajakan daerah, hingga sistem pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara.

Marindo juga memaparkan pengembangan Lampung-In, super aplikasi yang mengintegrasikan layanan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan publik, menyampaikan pengaduan, memperoleh informasi harga pangan, memantau inflasi, serta mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform.

Menurutnya, pembangunan ekosistem digital tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real time.

Usai pemaparan, tim penilai yang dipimpin Dr. (C) Andi Yuniantoro bersama Dr. Ir. Nana Storada melakukan wawancara dengan Marindo dan berdiskusi bersama kepala perangkat daerah untuk memverifikasi implementasi transformasi digital di lingkungan Pemprov Lampung.

Dalam sesi tersebut, Marindo menunjukkan pemanfaatan dashboard Lampung-In untuk memantau berbagai indikator pemerintahan, termasuk layanan pengaduan masyarakat sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan lintas sektor.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan, ADLGA merupakan ajang yang menilai kapasitas kepemimpinan digital kepala daerah maupun sekretaris daerah dalam mengorkestrasi transformasi digital.

Menurut Ganjar, Provinsi Lampung berhasil masuk lima besar nasional setelah melalui tahap penilaian mandiri. Visitasi dilakukan sebagai verifikasi lapangan terhadap implementasi kepemimpinan digital yang telah diterapkan.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai ADLGA Dr. (C) Andi Yuniantoro mengatakan hampir seluruh pemerintah provinsi mengikuti ADLGA 2026, namun hanya lima daerah yang lolos ke tahap visitasi.

Ia menegaskan penilaian tidak didasarkan pada jumlah aplikasi atau nilai SPBE, melainkan pada kemampuan pemimpin membangun budaya digital, memastikan kualitas data, dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Kami tidak menilai jumlah aplikasi ataupun SPBE. Yang kami nilai adalah bagaimana seorang pemimpin berpikir secara digital, memastikan data yang akurat, kemudian mengambil keputusan berbasis data. Itulah esensi digital leadership yang kami cari," ujar Andi.

Menurut Andi, salah satu hal yang menjadi perhatian tim penilai adalah pemahaman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Lampung bahwa transformasi digital merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Kominfo.

Rangkaian visitasi ditutup dengan observasi lingkungan kerja Sekretaris Daerah serta peninjauan sejumlah layanan publik untuk memastikan implementasi kepemimpinan digital memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.