Produksi Ternak Melimpah, Konsumsi Protein Hewani Lampung Masih di Bawah Nasional

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menaruh perhatian terhadap rendahnya konsumsi protein hewani masyarakat meski daerah tersebut merupakan salah satu sentra produksi ternak di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi protein hewani masyarakat Lampung yang bersumber dari daging, telur, dan susu tercatat 15,62 gram per kapita per hari. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional sebesar 17,42 gram per kapita per hari dan menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan konsumsi protein hewani terendah kelima secara nasional.

Kondisi serupa terlihat dari rata-rata pengeluaran masyarakat untuk daging, telur, dan susu yang hanya mencapai Rp65.184 per kapita per bulan. Angka tersebut menjadi yang terendah kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh, sementara Kepulauan Riau mencatat pengeluaran sebesar Rp125.002 per kapita per bulan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya produksi belum otomatis meningkatkan konsumsi protein hewani di tingkat rumah tangga.

“Provinsi Lampung sebenarnya mengalami surplus yang sangat aman untuk komoditas pangan hewani. Namun, ada disparitas antara ketersediaan dan tingkat konsumsi masyarakat,” ujar Lili di Bandar Lampung.

Menurutnya, surplus produksi tidak serta-merta mencerminkan tingginya akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Faktor daya beli, kebiasaan konsumsi, serta pemahaman mengenai pentingnya gizi turut memengaruhi tingkat konsumsi.

Berdasarkan Prognosis Supply-Demand 2026 Disnakkeswan Lampung, komoditas peternakan di Lampung mencatat surplus. Daging sapi/kerbau surplus 1.213,8 ton dengan ketahanan stok 14 hari, daging ayam ras surplus 22.996,1 ton dengan ketahanan 68 hari, sedangkan telur ayam ras surplus mencapai 46.863,7 ton dengan ketahanan cadangan hingga 138 hari.

Lili mengatakan rendahnya konsumsi protein hewani dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari tingkat pendapatan, preferensi atau kebiasaan masyarakat, hingga literasi gizi.

“Namun faktor pendapatan bukan satu-satunya penentu. Daerah seperti Aceh dan Bengkulu yang PDRB per kapitanya di bawah Lampung tercatat memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang lebih tinggi,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Disnakkeswan menyiapkan strategi dari sisi pasokan maupun permintaan.

Dari sisi pasokan, pemerintah menyalurkan bantuan ternak produktif, seperti unggas dan kambing perah, kepada masyarakat perdesaan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan daging, telur, dan susu secara mandiri di tingkat rumah tangga.

Sementara dari sisi permintaan, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui akses permodalan, kemitraan usaha, serta pelatihan pengolahan produk hasil ternak bernilai tambah.

Upaya lainnya dilakukan melalui edukasi gizi dan kampanye konsumsi pangan asal ternak, termasuk Gerakan Konsumsi Telur 2 Butir per Hari. Pemerintah juga mendorong integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, stabilisasi harga pangan hewani bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan melalui penetrasi pasar berkala dan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT).

“Melalui integrasi program hulu ke hilir, kita ingin memastikan komoditas peternakan yang berlimpah ini tidak hanya mengisi pasar luar daerah, tetapi menjadi sumber gizi utama bagi anak-anak dan keluarga di Lampung,” kata Lili.

Menurutnya, peningkatan konsumsi protein hewani diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus membantu mewujudkan generasi yang sehat dan bebas stunting.