Wagub Lampung Bahas KUHP Baru Dengan Wamenko Kumham Imipas
Wagub Lampung Jihan Nurlela menyambut kunjungan Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Kunjungan tersebut diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan sistem hukum serta implementasi KUHP dan KUHAP baru.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut kunjungan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Otto Hasibuan, di Provinsi Lampung, Rabu (15/7/2026).
Dalam acara silaturahmi dan ramah tamah di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jihan mengatakan kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan sistem hukum di Indonesia, khususnya di Lampung.
Jihan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Otto Hasibuan yang dinilainya bukan sosok asing bagi masyarakat Lampung karena pernah beberapa kali menangani perkara hukum di daerah itu saat masih berprofesi sebagai advokat.
"Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Koordinator di Provinsi Lampung. Kami berharap Bapak berkenan memberikan arahan serta berbagi pengalaman yang dapat menjadi inspirasi bagi kami," kata Jihan.
Menurutnya, kehadiran Otto tidak hanya dalam rangka menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah, akademisi, advokat, dan insan hukum di Lampung untuk bertukar gagasan serta memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sistem hukum nasional.
Selama kunjungannya, Otto Hasibuan juga dijadwalkan menyampaikan kuliah umum mengenai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Jihan menilai agenda tersebut penting bagi mahasiswa, dosen, aparat penegak hukum, serta seluruh insan hukum di Lampung yang akan terlibat dalam implementasi pembaruan hukum nasional.
"Lahirnya KUHP dan KUHAP yang baru merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesamaan pemahaman, kesiapan sumber daya manusia, serta kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi," ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, integritas aparatur sipil negara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, Otto Hasibuan menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan kementerian baru yang bertugas mengoordinasikan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut Otto, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
"Sebagus apa pun kepemimpinan, pemerintahan tidak akan berhasil tanpa kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang baik antarlembaga maupun dengan pemerintah daerah," kata Otto.
