Masyarakat Adat Segekhi Suku Minta Kajian Geotermal Rajabasa Dibuka

BANDAR LAMPUNG — Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku meminta Universitas Lampung (Unila) memberikan penjelasan berbasis kajian ilmiah mengenai rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di kawasan Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku dengan pihak Unila pada Senin (31/8/2026).

Rombongan diterima Dekan Fakultas Teknik Unila Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T., bersama sejumlah akademisi yang memiliki keahlian di bidang panas bumi.

Pertemuan membahas sejumlah aspek pengembangan energi panas bumi, termasuk potensi manfaat, dampak terhadap sumber air, perubahan bentang alam, emisi gas, kebisingan, serta risiko lingkungan yang perlu diantisipasi.

Ketua Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku, Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau, menegaskan masyarakat adat tidak menolak pembangunan maupun pengembangan energi. Namun, menurut dia, pembangunan harus dibarengi keterbukaan mengenai potensi risiko dan dampaknya.

“Kami bukan menolak pembangunan. Tetapi pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Pangeran Pukuk.

Dia meminta kajian mengenai potensi dampak negatif disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

“Kami mengharapkan kajian mengenai dampak negatif juga disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Selatan,” katanya.

Soroti Sumber Air

Salah satu perhatian utama masyarakat adat adalah keberadaan sumber air di kawasan Gunung Rajabasa yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian.

Forum meminta aspek hidrologi dikaji secara mendalam untuk mengetahui kemungkinan perubahan sistem tata air akibat kegiatan pengembangan panas bumi.

“Kami ingin mengetahui secara ilmiah bagaimana kemungkinan dampaknya terhadap sumber air. Kalau ada potensi kekeringan atau persoalan lain akibat kesalahan pengelolaan, hal itu harus dikaji dan dijelaskan kepada masyarakat,” tegas Pangeran Pukuk.

Selain sumber air, masyarakat adat menyoroti potensi emisi gas non-kondensabel atau non-condensable gas (NCG), seperti hidrogen sulfida (H₂S), karbon dioksida (CO₂), dan amonia yang secara alami terdapat dalam sistem panas bumi.

Pengelolaan emisi tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari kajian untuk memastikan kegiatan tidak mengganggu kesehatan masyarakat maupun lingkungan.

Perubahan bentang alam dan kebisingan juga menjadi perhatian. Aktivitas pengeboran, pembukaan lahan, pembangunan jalur pipa, dan fasilitas pendukung dinilai perlu memperhitungkan kondisi lereng, stabilitas tanah, ekosistem, serta kenyamanan masyarakat sekitar.

Minta Informasi Berbasis Riset

Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku menegaskan kedatangannya ke Unila bukan untuk mengambil kesimpulan mengenai dampak pengembangan panas bumi hanya berdasarkan asumsi.

Mereka justru meminta penjelasan dari kalangan akademisi untuk memperoleh informasi yang berbasis penelitian.

“Kalau ada manfaatnya, masyarakat harus tahu. Kalau ada risikonya, masyarakat juga wajib mengetahui,” kata Pangeran Pukuk.

Menurut dia, hasil kajian akademik juga perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

“Hasil kajian akademik tidak boleh hanya berhenti di lingkungan kampus. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah rencana kegiatan berhak mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan mudah dipahami,” ujarnya.

Perwakilan Forum Segekhi Suku, Arham, mengapresiasi keterbukaan Unila menerima audiensi tersebut.

“Tujuan kami datang adalah meminta informasi mengenai kajian-kajian yang sudah dilakukan, khususnya yang membidangi geotermal panas bumi,” kata Arham.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal dialog antara masyarakat adat dan kalangan akademisi terkait rencana pengembangan panas bumi Gunung Rajabasa.

Forum berharap keterbukaan informasi dan kajian lingkungan yang komprehensif menjadi dasar dalam setiap tahapan pengembangan proyek.

“Jangan sampai manfaatnya dinikmati sekarang, tetapi dampaknya justru diwariskan kepada anak cucu,” pungkas Pangeran Pukuk.