Lampung Selatan Bidik Penghargaan Nasional

LAMPUNG SELATAN — Kabupaten Lampung Selatan memasuki tahap final penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 tingkat nasional. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memaparkan arah transformasi pembangunan daerah di hadapan tim penilai Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (1/9/2026).

Presentasi berlangsung di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto (DH) 2 Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. Tahap tersebut menjadi bagian akhir proses penilaian yang mencakup kualitas perencanaan, capaian kinerja, konsistensi pelaksanaan program, hingga dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam presentasinya, Egi mengusung tema “Transformasi Lampung Selatan Menuju Indonesia Emas 2045: Sinkronisasi Kebijakan, Capaian Kinerja, dan Program Unggulan Daerah”.

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mengubah posisi Lampung Selatan dari sekadar “gerbang Sumatra” menjadi “beranda Sumatra”.

Menurut Egi, posisi sebagai gerbang selama ini membuat Lampung Selatan lebih banyak menjadi wilayah yang dilewati. Karena itu, pemerintah daerah ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan yang mendorong masyarakat untuk singgah, berwisata, berinvestasi, hingga menjalankan aktivitas ekonomi.

“Lampung Selatan memiliki peran strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra. Hari ini kami ingin mentransformasikannya dari gerbang menjadi beranda Pulau Sumatra,” ujar Egi.

Ia menilai transformasi tersebut penting untuk meningkatkan perputaran ekonomi daerah. Pengembangan diarahkan dengan memanfaatkan potensi pariwisata bahari, pertanian, industri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam penilaian tersebut, Egi juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Lampung Selatan. Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 tercatat 5,71 persen, meningkat dari 4,62 persen pada tahun sebelumnya.

Angka tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada 2025, berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah.

Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,67 persen pada 2025.

Meski menunjukkan tren positif, Egi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, antara lain pemerataan infrastruktur, keterbatasan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan ekonomi desa, serta pengendalian tata ruang.

Selain indikator ekonomi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memaparkan penguatan tata kelola pemerintahan. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 2025 tercatat 67,07.

Egi menegaskan pembangunan Lampung Selatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

“Kalau hanya menjadi gerbang, kita hanya dilewati dan tidak disinggahi. Ini tentu berdampak terhadap perputaran ekonomi yang terjadi di tempat kami,” katanya.

Egi didampingi Sekretaris Daerah Lampung Selatan Supriyanto dan Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Saruhian dalam presentasi tahap final tersebut.

Melalui tahapan akhir PPD 2026, Pemkab Lampung Selatan berupaya menunjukkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus memperkuat posisi Lampung Selatan sebagai daerah strategis dengan daya saing ekonomi dan potensi investasi.