Eva Dwiana Bawa Aspirasi Bandar Lampung di APEKSI
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengikuti rapat Dewan Pengurus APEKSI di Solo dan mendorong kebijakan pemerintah pusat yang lebih sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan pemerintah kota.
Nurbaiti
BANDAR LAMPUNG — Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana membawa kepentingan pemerintah kota dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Solo, Kamis (3/9/2026).
Eva menghadiri Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi bersama para wali kota dari berbagai daerah. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah kapasitas fiskal pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dalam forum tersebut, APEKSI mendorong agar kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), disusun dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Bagi Eva, pembahasan tersebut penting karena setiap pemerintah kota memiliki karakteristik, kapasitas fiskal, serta beban pelayanan yang berbeda.
Selain persoalan transfer daerah, forum APEKSI juga membahas fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berbagai kebijakan tersebut dinilai perlu memperhatikan kemampuan riil pemerintah kota agar peningkatan beban anggaran tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Kehadiran Eva dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandar Lampung mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
APEKSI menjadi wadah bagi para wali kota untuk menyatukan aspirasi dan menyampaikan kebutuhan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
Melalui forum tersebut, Eva bersama para wali kota lainnya diharapkan dapat mendorong kebijakan pusat yang lebih responsif terhadap kondisi daerah, sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bagi Bandar Lampung, penguatan ruang fiskal menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui program pemerintah daerah.
