LSM GEMPUR Lampung Utara Evaluasi Pengawasan

LAMPUNG UTARA — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM GEMPUR) Kabupaten Lampung Utara mengevaluasi kinerja organisasi sepanjang 2026.

Evaluasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Tahun 2026 di Sekretariat LSM GEMPUR, Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan. Kegiatan dipimpin Ketua LSM GEMPUR Lampung Utara Ahmad Syarifudin dan dihadiri pengurus serta perwakilan anggota.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi, mulai dari peningkatan kapasitas anggota, pengawasan anggaran dan proyek publik, transparansi lembaga, hingga penguatan sinergi dengan masyarakat dan elemen terkait.

Ketua LSM GEMPUR Lampung Utara Ahmad Syarifudin mengatakan peningkatan kapasitas anggota diperlukan agar kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan data dan memiliki dasar hukum yang kuat.

"Kita tidak boleh hanya menjadi pengawas di atas kertas. Kita harus menjadi pengawas yang cerdas, berani, dan konsisten. Setiap langkah kita harus berlandaskan kebenaran dan kepentingan rakyat," ujar Ahmad.

Ia mengatakan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan anggaran, jurnalistik, dan advokasi perlu terus diperkuat agar anggota mampu menjalankan fungsi pengawasan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

" Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota adalah kunci agar kita tidak mudah dibenturkan, dan agar setiap kritik yang kita sampaikan memiliki dasar yang kuat," katanya.

Dalam rapat tersebut, LSM GEMPUR juga mengevaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah, proyek infrastruktur, bantuan sosial, realisasi pinjaman daerah, hingga penggunaan Dana Desa.

Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan program publik berjalan sesuai ketentuan serta mencegah potensi kebocoran dan penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Selain pengawasan eksternal, organisasi juga mengevaluasi tata kelola internal. Transparansi laporan kegiatan, administrasi, dan akuntabilitas lembaga menjadi bagian dari pembahasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

LSM GEMPUR juga berencana memperluas sinergi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa, dan media massa. Penguatan komunikasi dengan instansi pemerintah turut didorong agar pengawasan dapat dilakukan secara konstruktif.

Perkuat Pengawasan hingga Desa

Ahmad mengatakan penguatan struktur organisasi hingga tingkat desa menjadi salah satu agenda yang akan dilakukan ke depan.

Rencana tersebut mencakup pembentukan tim pemantau di setiap kecamatan sehingga pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran dapat menjangkau wilayah desa secara lebih merata.

Ia mengajak masyarakat Lampung Utara berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Partisipasi aktif masyarakat adalah kekuatan terbesar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat," ujarnya.

Ahmad menambahkan, LSM GEMPUR Lampung Utara juga telah membangun sinergi dengan sejumlah elemen masyarakat sepanjang 2026.

Selain kegiatan organisasi, pihaknya menggelar hiburan rakyat berupa kesenian kuda lumping pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI.

"Kita telah membangun sinergisitas dengan sejumlah elemen dan saat hari kemerdekaan kemarin telah menggelar hiburan rakyat berupa kesenian kuda lumping dan di bulan Oktober mendatang akan ada pembagian sembako bagi masyarakat yang kurang beruntung," kata Ahmad.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan kesepakatan menyusun rencana aksi tindak lanjut serta memperkuat struktur organisasi hingga tingkat desa.

Langkah itu disiapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjawab tantangan pengawasan pembangunan yang dinilai semakin kompleks.