Lampung Siapkan Skema Pembiayaan Kreatif
Pemprov Lampung mulai merancang skema Creative Financing untuk mempercepat pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan BI, OJK, dan DJPb guna mengatasi keterbatasan fiskal serta mendukung proyek-proyek strategis.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan skema pembiayaan kreatif (Creative Financing) sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Implementasi Creative Financing yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekdaprov Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Senin (8/6/2026).
Rapat dihadiri jajaran perangkat daerah terkait serta perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun skema pendanaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus mewujudkan visi Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat tersebut dipaparkan kerangka Creative Financing yang dirancang untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar mekanisme konvensional. Skema ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan (financing gap) antara kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dengan kemampuan pendanaan yang tersedia melalui APBD.
Sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya ketahanan pangan, program Desaku Maju, konektivitas dan logistik, energi, hilirisasi industri dan kawasan investasi, lingkungan hidup, ketahanan iklim, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak agar target pembangunan tetap dapat diwujudkan.
"Artinya, Provinsi Lampung dalam upaya membangun daerahnya tidak sendirian. Kehadiran Bank Indonesia, OJK, dan DJPb memberikan penguatan yang sangat berarti untuk menjembatani keterbatasan fiskal yang kita hadapi," ujar Marindo.
Menurutnya, Creative Financing menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan tanpa hanya bergantung pada sumber pendanaan konvensional.
"Creative Financing ini merupakan salah satu solusi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Skema pembiayaan kolaboratif yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan target pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung," katanya.
Marindo menjelaskan kebutuhan pembangunan daerah akan terus meningkat, sementara kemampuan fiskal pemerintah memiliki keterbatasan yang perlu diantisipasi melalui berbagai inovasi pendanaan.
"Kebutuhan pembangunan terus bertambah, sementara kemampuan pembiayaan memiliki keterbatasan. Karena itu diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mempersempit kesenjangan pembiayaan sehingga program pembangunan tetap dapat berjalan secara optimal," tegasnya.
Melalui skema Creative Financing, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemanfaatan berbagai sumber pendanaan alternatif, seperti investasi swasta, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan dari lembaga pembangunan, instrumen pasar keuangan, hingga pembiayaan berkelanjutan berbasis lingkungan.
Skema tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai proyek strategis di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, energi baru terbarukan, kehutanan, konektivitas dan logistik, kawasan industri dan hilirisasi, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pemprov Lampung optimistis implementasi Creative Financing dapat memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
