Tubaba Dukung 9 Program Prioritas ATR/BPN
Wakil Bupati Tulangbawang Barat Nadirsyah menghadiri Rakorda ATR/BPN di Bandar Lampung. Pemkab Tubaba menyatakan siap mendukung sembilan program prioritas pertanahan dan penataan ruang untuk mempercepat investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah.
ROSID
TULANGBAWANG BARAT–Wakil Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Nadirsyah bersama Sekretaris Daerah Iwan Mursalin menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026).
Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba menjadi bentuk komitmen dalam mendukung tata kelola pertanahan dan penataan ruang yang terintegrasi guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Nadirsyah dan Iwan Mursalin didampingi Inspektur Tubaba, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), serta jajaran Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Tubaba.
Rakorda dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edi Suryanto, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Lampung Suwito, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Dedi Noor Cahyanto, serta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung.
Dalam rapat tersebut disepakati pelaksanaan sembilan program prioritas ATR/BPN yang meliputi percepatan layanan pertanahan, pengamanan aset pemerintah, integrasi data pertanahan dan perpajakan, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), hingga konsolidasi tanah.
Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh program strategis di bidang pertanahan dan penataan ruang.
Menurutnya, pemanfaatan tanah harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mendukung pembangunan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.
"Pemkab Tubaba akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nadirsyah.
