Nurul Ikhwan: Kritik Saya Berdasar Data BPS
Pengamat kebijakan daerah Nurul Ikhwan membantah tudingan kritiknya tanpa data. Ia menegaskan seluruh pernyataannya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan di Lampung Selatan.
SAEFUNNAIM
LAMPUNG SELATAN – Pengamat kebijakan daerah Nurul Ikhwan membantah pernyataan Sekretaris Tim Pemenangan Egi-Syaiful, Rusman Efendi, yang menyebut kritiknya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hanya berdasarkan asumsi dan tidak didukung data.
Nurul menegaskan kritik yang disampaikannya, termasuk melalui karangan bunga yang menjadi sorotan publik, mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan.
"Kalau begitu jelas bahwa kritik saya sejalan dengan fakta angka kemiskinan yang tidak berubah signifikan. Jika saya dikatakan hanya berasumsi tanpa data, justru tuduhan itu tidak disertai penyajian data secara utuh," kata Nurul dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).
Ia memaparkan data persentase kemiskinan di Lampung Selatan berdasarkan BPS, yakni 14,19 persen pada 2021, turun menjadi 13,14 persen pada 2022, kemudian 12,79 persen pada 2023, 12,57 persen pada 2024, dan 12,05 persen pada 2025.
Menurut Nurul, penurunan angka kemiskinan sebesar 0,52 persen pada 2025 belum dapat disebut sebagai capaian yang istimewa karena masih lebih rendah dibandingkan penurunan pada 2022 yang mencapai 0,95 persen.
Selain itu, ia juga menanggapi klaim mengenai program bedah rumah sebanyak 2.000 unit yang bersumber dari APBN. Menurutnya, anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah sama-sama merupakan uang rakyat sehingga tidak seharusnya dijadikan tolok ukur keberhasilan semata.
Nurul juga menyoroti klaim keberhasilan memperoleh dua kuota Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat. Ia menilai program tersebut merupakan kebijakan nasional yang juga menjadi hak daerah lain.
Dalam pernyataannya, Nurul menegaskan kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, bukan serangan pribadi kepada Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.
Ia berharap kritik berbasis data dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Lampung Selatan.
