DPRD Lampung Teruskan Aspirasi Masyarakat ke Pemerintah Pusat
BENNY SETIAWAN
BANDARLAMPUNG - DPRD Lampung telah menyampaikan aspirasi masyarakat Lampung ke pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang tergabung di Aliansi Lampung Memanggil saat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Lampung, Rabu (13/4/2022).
Sebelumnya pada saat aksi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay menemui dan melakukan dialog dengan massa aksi.
Di dalam dialognya, Mingrum mengatakan, pihaknya akan menerima dan meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
"Aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini. Dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi," kata Mingrum.
"Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta," ucapnya.
Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPR tersebut.
"Aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Lampung juga masih ada konflik - konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara, dan persoalan mafia tanah sesuai dengan arahan Presiden. Kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga," terangnya.
Dalam tanggapannya tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait ketidakpuasan atas aksi unjuk rasa sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan, untuk persoalan tersebut pihaknya tidak bermaksud menghalangi aspirasi demokrasi dari mahasiswa.
"Tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan, lakukanlah hal - hal yang lebih bermanfaat. Karena kita melakukan aksi parlementer di jalan itu apabila memang aspirasi dan saluran komunikasi nya tersumbat, dan selama itu tidak tersumbat. Saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan," tutup mantan aktivis di era 90-an itu.
