Gelar FGD di Unila, Bawaslu Jaga Integritas Pemilu

BANDARLAMPUNG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), Selasa (16-9-2025). 

Kegiatan ini menghadirkan jajaran Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Lampung, akademisi, serta organisasi mahasiswa dan pegiat pemilu di Lampung.

FGD tersebut digelar sebagai upaya memperkuat peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu sekaligus membangun forum evaluasi kelembagaan agar pengawasan ke depan lebih kredibel, transparan, dan akuntabel.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa kegiatan FGD menjadi momen penting untuk memperkuat pondasi kelembagaan pengawas pemilu.

“Pertama dan paling utama, saya secara pribadi mengharapkan bahwa kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momentum evaluasi sekaligus penguatan kelembagaan bagi Bawaslu sebagai pondasi pemilihan yang akuntabel dan demokratis,” ujarnya.

Iskardo juga mengingatkan bahwa meskipun saat ini bukan dalam masa tahapan pemilu, tugas pengawasan tetap berjalan. Salah satunya melalui pemutakhiran data pemilih yang harus terus diawasi secara berkelanjutan.

“Evaluasi sangatlah penting, maka dari itu forum diskusi ini dibuat tidak hanya untuk bersilaturahmi namun juga untuk sama-sama kembali mengevaluasi lembaga pengawasan pemilu,” tambahnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pihak Unila, khususnya Wakil Rektor IV dan Dekan FISIP yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH. Malonda, menekankan bahwa forum diskusi ini merupakan ruang berbagi gagasan, ide, serta strategi untuk memperkuat demokrasi. “Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk hadir di forum group discussion yang merupakan tempat kita untuk berdiskusi, menyampaikan ide, dan memberikan nasihat satu sama lain,” katanya.

Selain itu, digitalisasi juga menjadi agenda besar Bawaslu dalam meningkatkan transparansi dan mencegah risiko pelanggaran. “Sebagai bagian dari transparansi, seluruh lembaga negara membuka data dari kelembagaan mereka, tidak terkecuali Bawaslu. Kita juga mengoptimalkan digitalisasi ini untuk menghindari segala jenis risiko,” ungkapnya.

Menurutnya, Bawaslu telah merilis sejumlah buku dan e-book sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

“Forum seperti ini bukan hanya sebagai tempat diskusi, namun juga strategi dalam penerapan demokrasi,” tegasnya.

Wakil Rektor IV Unila, Ayi Ahadiat, menekankan pentingnya akuntabilitas dan kredibilitas pemilu dalam menjaga demokrasi. “Pemilihan merupakan inti dari demokrasi. Selain KPU, ada Bawaslu yang juga menjadi lembaga sangat penting bagi jalannya kegiatan pemilihan dan pengawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran besar untuk mencerdaskan kehidupan demokrasi dan membantu transformasi pemilu agar lebih kredibel. “Dalam konteks digitalisasi, teknologi perlu dimanfaatkan untuk menciptakan hasil pemilu yang berintegritas. Perguruan tinggi harus turut serta mendukung upaya tersebut,” ujar Ayi.

Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penyerahan simbolis Bibit Pohon Integritas kepada UNILA sebagai pengingat pentingnya menumbuhkan nilai kejujuran dan etika dalam pengawasan pemilu.