Jihan Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas BPS.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Bandarlampung, Selasa (30/6/2026).
Partisipasi Jihan menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat sinergi dengan BPS dalam menghasilkan data statistik ekonomi yang akurat dan berkualitas.
Usai mengikuti pendataan, Jihan mengajak masyarakat Lampung untuk berpartisipasi aktif menyukseskan sensus tersebut.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sudah didata. Ayo masyarakat, sukseskan pendataan bersama," ujarnya.
Jihan juga mengimbau masyarakat agar menerima kedatangan petugas BPS serta memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
"Ingat TIR, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data Bapak/Ibu dijamin aman," katanya.
Menurut Jihan, data statistik yang akurat memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, mendorong transformasi ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.
Di Provinsi Lampung, pendataan dilakukan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar, menengah, kecil, hingga usaha rumah tangga.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Provinsi Lampung mengerahkan sebanyak 8.619 petugas lapangan nonorganik yang bertugas selama sekitar dua setengah bulan.
BPS Provinsi Lampung juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas agar hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
