Jihan Tekankan ASN Berbasis Nilai HAM
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pelayanan publik harus berlandaskan hak asasi manusia. Hal itu disampaikan saat mendampingi Wamen HAM RI dalam penguatan kapasitas ASN di Lampung.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Jihan saat mendampingi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Jihan mengatakan keberagaman suku, agama, dan budaya di Lampung menjadi modal sosial yang selama ini mampu menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus mencerminkan penerapan nilai-nilai HAM.
"Lampung terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun hingga hari ini tetap menjunjung tinggi semangat Sakai Sambayan, gotong royong, dan Nemui Nyimah. Keberagaman tersebut menjadi etalase yang baik dalam implementasi nilai-nilai hak asasi manusia," ujarnya.
Menurut Jihan, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, ramah, dan inklusif, termasuk bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Meski demikian, Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan HAM, seperti persoalan agraria dan isu strategis lainnya yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"ASN adalah wajah pemerintah. Bagaimana ASN melayani masyarakat, menyelesaikan tugas dengan cepat, adil, dan tulus, itulah yang akan dinilai masyarakat sebagai wajah Pemerintah Provinsi Lampung," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjadikan nilai-nilai HAM sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, ASN merupakan garda terdepan dalam penghormatan dan perlindungan HAM karena berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pelayanan publik.
"Cara masyarakat melihat pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan aparatur. Karena itu pemahaman terhadap hak asasi manusia harus menjadi pegangan setiap ASN dalam menjalankan tugas," katanya.
Mugiyanto juga menyatakan Kementerian HAM siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan HAM di daerah.
Ia berharap penguatan kapasitas tersebut dapat memperkuat peran ASN sebagai pelayan publik sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
