Mirza Ungkap Peluang Besar Investasi Lampung

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak para pelaku usaha untuk memperkuat kepatuhan perpajakan sekaligus memanfaatkan peluang investasi di sektor hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Tax Gathering yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan bertema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung” itu dihadiri lebih dari 203 wajib pajak, terdiri atas pimpinan dan pemilik perusahaan wajib pajak badan serta wajib pajak orang pribadi yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara di Lampung.

Tax Gathering menjadi ajang mempererat hubungan antara DJP dan para wajib pajak, sekaligus sarana komunikasi untuk memperkuat kemitraan, menyampaikan arah kebijakan perpajakan, serta menegaskan pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo mengatakan penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan, infrastruktur, perekonomian, keamanan, subsidi energi, subsidi pupuk pertanian hingga pelayanan publik.

Menurut Sigit, Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar melalui komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, karet, lada, dan ubi kayu yang didukung pertumbuhan sektor UMKM. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan negara.

Berdasarkan data 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung mencapai Rp578,2 triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp7,77 triliun dan tax ratio sebesar 1,47 persen.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, DJP terus melakukan berbagai langkah strategis, antara lain penguatan data dan sistem informasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penyempurnaan kebijakan perpajakan.

“Pelayanan yang baik hanya dapat diberikan oleh institusi yang berintegritas,” ujar Sigit.

Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang selama ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas usaha maupun kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurutnya, dunia usaha merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga mengaku bangga terhadap para investor dan pengusaha yang terus mengembangkan usaha di Lampung.

Gubernur menjelaskan, struktur ekonomi Lampung saat ini masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 26,9 persen terhadap PDRB, disusul industri pengolahan sebesar 19,11 persen dan perdagangan sebesar 13,36 persen.

Ia menyebut fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Selain itu, realisasi investasi di Lampung sepanjang 2025 tumbuh signifikan hingga 57,25 persen dengan dominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menurut Gubernur, membaiknya harga komoditas pertanian turut meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan. Hal itu terlihat dari meningkatnya pembelian kendaraan bermotor hingga 21 persen serta membaiknya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Lampung masih menghadapi tantangan besar, terutama terbatasnya kapasitas industri pengolahan yang mampu menyerap hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang melimpah.

Karena itu, ia mengajak para pelaku usaha untuk menangkap peluang investasi di sektor hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas daerah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Lampung.

“Lampung hanya akan maju jika kita bersatu, bergerak bersama, dan bekerja dengan arah yang sama,” tegasnya.

Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya kepatuhan pajak yang tumbuh dari kesadaran bersama, bukan sekadar kewajiban administratif.

“Marilah kita jadikan pajak sebagai instrumen gotong royong untuk mewujudkan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Melalui Tax Gathering ini, sinergi antara pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan dunia usaha diharapkan semakin kuat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan.