Banjir Bandar Lampung Telan Korban, Pemprov Siapkan Solusi Permanen

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat merespons banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat koordinasi penanganan sungai bersama sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mencari solusi komprehensif atas persoalan banjir yang dipicu hujan berintensitas ekstrem. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), curah hujan tinggi menyebabkan genangan di banyak permukiman dan ruas jalan, bahkan dilaporkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa persoalan banjir di ibu kota Provinsi Lampung tidak bisa ditangani secara parsial oleh satu instansi saja.

“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemprov, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten sekitar seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci utama,” ujar Marindo.

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri, yang memberikan catatan penting terkait sistem infrastruktur drainase di kota tersebut.

Menurut Mukhlis, perlu dilakukan kajian ulang terhadap sistem pembuangan air agar aliran air dapat langsung menuju muara sungai atau laut yang lebih dekat.

“Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota telah melakukan langkah-langkah penanganan darurat pascabanjir.

“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan. Namun kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar rencana teknis seperti peninggian tanggul bisa segera direalisasikan,” kata Eva.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), Roy Panagom Pardede, memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang, terutama normalisasi kapasitas sungai serta peninggian tanggul di titik-titik kritis yang sudah tidak memadai.

Dalam rapat tersebut, sejumlah langkah strategis disepakati sebagai upaya penanganan banjir secara permanen, di antaranya:

Penyusunan Masterplan Banjir Terintegrasi, sebagai acuan penanganan banjir dari hulu hingga hilir.

Pembangunan kolam retensi (embung) di wilayah hulu untuk menahan debit air sebelum memasuki kawasan padat penduduk.

Normalisasi sungai dan peninggian tanggul untuk mengatasi sedimentasi dan memperkuat dinding sungai.

Penataan ruang dan penertiban bangunan di bantaran sungai, sekaligus menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai daerah resapan air.

Selain aspek infrastruktur, Marindo juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, serta perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga risiko banjir serupa di masa mendatang dapat diminimalisir.