Pemprov Gandeng FPPI Perkuat Pemberdayaan Perempuan
Pemprov Lampung menggandeng Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) untuk memperkuat program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui kolaborasi lintas sektor.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan organisasi perempuan untuk mempercepat pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat melantik Pengurus Dewan Pengurus Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (DPD FPPI) Provinsi Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/7/2026).
Jihan mengatakan kehadiran kembali FPPI di Lampung diharapkan menjadi energi baru dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan, mulai dari perkembangan teknologi hingga persoalan sosial.
"Semangat yang terhimpun dalam pelantikan FPPI hari ini diharapkan menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan dukungan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis.
Karena itu, Jihan mengajak FPPI berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan penguatan kesetaraan gender.
"Tanpa kolaborasi dan sinergi, pemerintahan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kami membutuhkan gandengan tangan dari FPPI bersama Pemerintah Provinsi Lampung untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang ada," katanya.
Jihan menambahkan, meski Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Lampung menunjukkan tren positif, capaian tersebut perlu diwujudkan melalui program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu program yang terus didorong pemerintah adalah Program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) yang menyasar perempuan kepala keluarga agar memiliki kemandirian ekonomi melalui dukungan pembiayaan dan pengembangan usaha.
Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk sektor perbankan dan lembaga pembiayaan, guna memperluas akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha.
Sementara itu, Ketua Umum DPP FPPI, Marlinda Irwanti Purnomo, menegaskan organisasi perempuan harus mampu menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Lampung harus menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh organisasi perempuan membangun kolaborasi, saling mendukung, dan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan kepemimpinan.
Di sisi lain, Ketua DPD FPPI Provinsi Lampung, Adrina Yustitia, mengatakan kepengurusan baru berkomitmen menjalankan program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan, memperjuangkan kesetaraan gender, serta mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Menurutnya, FPPI siap bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, organisasi perempuan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas program pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung.
