DPRD Lampung Dorong Hilirisasi Pertanian Jadi Mesin Ekonomi
DPRD Lampung mendukung sinergi Pemprov Lampung dan Bappenas untuk mempercepat hilirisasi pertanian, kawasan industri pangan, industri singkong, dan energi terbarukan berbasis pertanian.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempercepat hilirisasi komoditas pertanian sebagai strategi meningkatkan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah.
Dukungan tersebut mencakup pengembangan kawasan industri pangan, penguatan industri berbasis singkong, hingga pengembangan energi terbarukan yang memanfaatkan sektor pertanian.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki mengatakan hilirisasi menjadi langkah strategis karena sesuai dengan karakter ekonomi Lampung yang memiliki basis pertanian kuat.
Menurut dia, komoditas pertanian tidak semestinya hanya dijual sebagai bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan di daerah dinilai dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi.
"Komisi II DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dan Bappenas dalam mempercepat hilirisasi komoditas pertanian. Potensi pertanian Lampung harus dioptimalkan melalui penguatan industri pengolahan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat perekonomian Lampung secara berkelanjutan," ujar Ahmad Basuki, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai pengembangan kawasan industri pangan dan industri berbasis singkong juga berpotensi menarik investasi baru sekaligus membuka lapangan kerja.
Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan sektor industri, tetapi juga masyarakat pedesaan yang menjadi basis produksi berbagai komoditas pertanian Lampung.
Selain hilirisasi pangan, Ahmad mendorong pengembangan energi terbarukan berbasis sektor pertanian. Menurutnya, integrasi antara pertanian, industri pengolahan, dan energi dapat menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Karena itu, Komisi II DPRD Lampung mendorong agar berbagai usulan strategis tersebut segera diterjemahkan menjadi program konkret melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pengembangan kawasan industri pangan, industri berbasis singkong, serta energi terbarukan berbasis pertanian harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif," katanya.
DPRD Lampung berharap sinergi dengan Bappenas tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut hingga implementasi program di lapangan.
Dengan hilirisasi yang terintegrasi, Lampung diharapkan tidak hanya menjadi daerah penghasil komoditas pertanian, tetapi juga mampu menjadi pusat pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
