Sekdaprov Sebut Inflasi di Lampung Terendah se-Sumatera

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyebut angka inflasi Provinsi Lampung pada Januari 2023 terendah dibandingkan dengan rata-rata angka inflasi di Pulau Sumatera sebesar 6,14%.

“Angka inflasi Lampung sama dengan nasional yaitu sebesar 5,51%,” ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (30/1/2023).

Fahrizal menyatakan angka tersebut cukup bagus seraya berharap ke depan angka itu bisa terus di tekan.

Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Statistisk Produksi BPS M Habibullah menyebutkan, berdasar pemantauan data harga pada minggu ke-4 Januari 2023, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Beberapa komoditas tersebut diantaranya beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng.

Beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 177 Kabupaten/Kota (27 Provinsi) dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi di bulan Januari.

Guna mengendalikan inflasi, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo merekomendasikan pemerintah daerah untuk memantau penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bekerja sama dengan Bulog, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, melakukan gerakan pangan murah, dan melakukan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, didalam Rakor juga diungkapkan bahwa harga minyak goreng di beberapa daerah mengalami kenaikan. Nyoto Suwignyo menyebutkan kenaikan harga tersebut diindikasikan karena permintaan yang cukup tinggi. Untuk itu, Bapanas merekomendasikan agar memaksimalkan penyaluran DMO baik dalam bentuk curah maupun kemasan, utamanya untuk menjaga pasokan minyak goreng menjelang puasa dan lebaran.

Di akhir rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan makanan bergejolak (volatile food) seperti beras, minyak goreng, cabai merah, bawang merah dan kenaikan harga yang diatur pemerintah (Administered Price) seperti tarif listrik, angkutan udara dan angkutan dalam kota.

Mendagri juga meminta para Kepala Daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) karena Kepala BPS telah menugaskan 512 Kepala BPS Daerah untuk membuat proxy inflasi sehingga dari data tersebut, Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat.