Sekdaprov Lampung Tegaskan Fokus Belanja Wajib APBD
Pemprov Lampung menegaskan prioritas APBD 2026 difokuskan pada belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat guna menjaga kesehatan fiskal daerah serta mendukung target pembangunan.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan saat mengikuti Asistensi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dalam Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
"Yang paling dipastikan adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung memastikan belanja wajib dan mengikat. Belanja ini wajib ada sebelum program-program lain untuk mendukung target RPJMD," ujar Marindo Kurniawan.
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi struktur APBD 2026, kapasitas fiskal daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja minimum dan kewajiban pelayanan publik.
Sekda Marindo menyebutkan bahwa asistensi dari Kemendagri menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung terus menjaga keseimbangan antara pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan sejumlah masukan terkait penguatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap program nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan pengangguran.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan bahwa asistensi dilakukan untuk membantu daerah menyusun APBD yang lebih sehat, berkualitas, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Menurutnya, tata kelola keuangan daerah yang baik akan meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pemprov Lampung menyambut positif seluruh rekomendasi yang diberikan dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Melalui penguatan tata kelola fiskal dan kualitas belanja daerah, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan dapat berjalan lebih optimal, pelayanan publik semakin meningkat, serta program prioritas daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan.
