Samsat Cikande dan Puskesmas Singandaru Jadi Pilot Project Pelayanan Publik Berbasis HAM
ANDRE NANDA SAPUTRA
SERANG - Unit Pelaksana teknis (UPT) Samsat Cikande dan Puskesmas Singandaru menjadi pilot project nasional dalam hal pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
"Provinsi Banten dinilai pemerintah pusat sudah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM. Dan, sekarang sedang menjadi pilot project bagi nasional," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Septo Kalnadi mewakili Gubernur Wahidin Halim usai menerima penghargaan pelayanan publik berbasis HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Kantor Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Septo menjelaskan, kategori pemberian penghargaan dikaitkan dengan tema Peringatan Hari HAM sedunia, 10 Desember 2021, yaitu "Equality: Reducing Inequalities, Advancing Human Rights" atau "Kesetaraan: Mengurangi Ketidaksetaraan, Memajukan HAM"
"Banten meraih penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM karena sudah memberikan kesetaraan pelayanan kepada kelompok disabilitas, yaitu di Puskesmas Singandaru dan UPT Samsat Cikande. Berkat penerapan pelayanan itu, Pemprov Banten Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM," ungkap Septo melalui keterangan tertulis, Minggu (12/12).
Septo memaparkan ada tiga indikator utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penghargaan tersebut yakni aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, dan kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan.
"Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, yang dinilai adalah sarana-prasarana yang aksesibel, toilet khusus penyandang disabilitas, lantai pemandu, maklumat pelayanan, ruang/loket/kotak pengaduan, informasi pelayanan publik, ruang laktasi/menyusui, ruang bermain anak, rambu-rambu kelompok rentan, alat bantu kelompok rentan, jalan landai, loket/layanan khusus lanjut usia/anak/ibu hamil/penyandang disabilitas, ruang tunggu dan layanan konsultasi," ujar Septo.
Untuk kriteria petugas yang ramah dan siaga, yang dinilai yakni ketersediaan petugas yang siaga melayani. Sedangkan pada aspek kepatuhan adalah pejabat/pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan yang ada.
Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari, mengaku sangat bangga karena UPT Samsat Cikande jadi tolak ukur dan pilot project pelayanan publik berbasis HAM secara nasional.
"Kita tentu saja merasa bangga ya, karena bentuk pelayanan terbaik yang di lakukan oleh tim UPT Samsat Cikande, sehingga provinsi Banten mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ini kan suatu prestasi yang sangat membanggakan," kata Opar.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada team work UPT Samsat Cikande, yang sudah memberikan pelayanan dengan baik dan sepenuh hati.
Kepala UPT Samsat Cikande Rita Prameswari Ri'vai mengaku sangat bersyukur karena pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang dilakukan oleh UPT Samsat Cikande menjadi pilot project dan mendapat penghargaan dalam hal pelayanan berbasis Hak Ajasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
"Alhamdulillah, terimakash atas penghargaan yang diberikan kepada kami, kami akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dgn prinsip - prinsil HAM khususnya, dan menjadi motivator untuk semua lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Rita.
