Kotak Pandora Rp268 Triliun BGN: SMUK Desak Audit Dibuka Sebelum Kepala Baru Lakukan Bersih-Bersih

JAKARTA – Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan tuntutan baru agar pemerintah membuka hasil audit pengelolaan anggaran program gizi nasional sebelum melakukan perombakan besar-besaran di tubuh lembaga tersebut.

Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK), Ahmad Zaki, menilai pergantian Kepala BGN dari Dadan Hindayana kepada Nanik S. Deyang pada 2 Juni 2026 tidak dapat dipandang sebagai rotasi birokrasi biasa. Menurutnya, perubahan kepemimpinan itu harus menjadi momentum untuk mengungkap kondisi riil pengelolaan anggaran BGN yang pada tahun 2026 mencapai Rp268 triliun.

Zaki mengatakan, langkah pertama yang seharusnya dilakukan pimpinan baru bukan sekadar mengganti personel atau mengubah kebijakan operasional, melainkan membuka hasil audit internal maupun eksternal kepada publik.

“Jika kepemimpinan baru benar-benar membawa semangat transparansi, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah membuka hasil audit internal maupun eksternal kepada publik sebelum melakukan perombakan total. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pengelolaan anggaran sebesar Rp268 triliun tersebut,” kata Ahmad Zaki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, selama beberapa waktu terakhir BGN menghadapi berbagai sorotan publik, mulai dari polemik pengadaan motor listrik, persoalan standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat menjadi perhatian masyarakat.

Ia menegaskan, publik berhak mengetahui apakah berbagai persoalan tersebut murni disebabkan kendala teknis atau terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

“Membuka hasil audit adalah satu-satunya cara untuk menjawab apakah rentetan masalah itu hanya kesalahan teknis atau ada kebocoran anggaran yang lebih serius. Tanpa transparansi audit, pergantian pimpinan hanya akan dipersepsikan sebagai langkah kosmetik untuk meredam rendahnya kepercayaan publik,” ujarnya.

Audit Harus Menjadi Dasar Pembenahan

Zaki menilai kehadiran Wakil Kepala BGN yang baru, Agustina Arumsari, yang memiliki latar belakang di bidang pengawasan dan audit, seharusnya menjadi momentum memperkuat tata kelola lembaga.

Namun, menurut dia, kemampuan pengawasan tidak akan efektif apabila hasil temuan audit sebelumnya tidak dijadikan dasar perbaikan.

Ia menyebut setidaknya terdapat tiga aspek penting yang harus dibuka kepada publik melalui audit, yakni pemetaan vendor bermasalah, rincian pengadaan fasilitas operasional termasuk motor listrik, serta efektivitas penyaluran anggaran program gizi.

“Publik perlu mengetahui perusahaan mana yang gagal memenuhi standar pelayanan, bagaimana proses pengadaan fasilitas operasional dilakukan, dan berapa besar anggaran yang benar-benar sampai kepada kelompok penerima manfaat. Itu harus dibuka secara transparan,” tegasnya.

Menurut Zaki, tanpa landasan audit yang jelas, kebijakan pembekuan insentif maupun restrukturisasi program berpotensi tidak tepat sasaran dan menimbulkan kesan tebang pilih.

Pertanyakan Perubahan Prioritas Program

Lebih lanjut, Zaki juga menyoroti kebijakan baru BGN yang memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Ia mengapresiasi fokus terhadap kelompok rentan tersebut, namun menilai publik tetap membutuhkan penjelasan terkait alasan perubahan prioritas program.

“Secara substansi, fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah langkah yang baik. Tetapi masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang transparan apakah perubahan fokus ini murni berdasarkan pertimbangan kebutuhan gizi atau ada faktor lain terkait kondisi anggaran dan pelaksanaan program sebelumnya,” katanya.

Jangan Jadikan Pergantian Pimpinan sebagai Tombol Reset

Zaki menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Menurutnya, dengan besarnya anggaran yang dikelola, BGN harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

“Jangan memulai babak baru dengan buku lama yang masih terkunci. Buka hasil audit kepada publik, tunjukkan siapa yang bertanggung jawab jika memang ada penyimpangan, lalu lakukan pembenahan berdasarkan fakta. Hanya dengan cara itu integritas BGN dapat dipulihkan dan kepercayaan masyarakat bisa kembali dibangun,” pungkasnya.