Perubahan APBD Lampung 2026, Belanja Naik Rp74,6 Miliar
Pemprov Lampung mengusulkan Perubahan APBD 2026 dengan pendapatan Rp6,992 triliun dan belanja Rp7,991 triliun. Belanja naik Rp74,655 miliar, sementara defisit ditutup melalui SiLPA dan rencana pinjaman daerah.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp6,992 triliun dan belanja Rp7,991 triliun.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pembicaraan tingkat I, Selasa (8/9/2026).
Jihan mengatakan penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada kesepakatan Pemprov Lampung dan DPRD mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 yang disepakati pada 7 Agustus 2026.
Menurut Jihan, perubahan anggaran diarahkan untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah.
“Program dan kegiatan yang akan dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan Provinsi Lampung,” kata Jihan.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,992 triliun. Angka itu turun Rp19,667 miliar dibandingkan target sebelumnya.
Penurunan pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp4,025 triliun menjadi Rp4,007 triliun atau turun sekitar Rp17,398 miliar.
Sementara pendapatan transfer turun dari Rp2,876 triliun menjadi Rp2,874 triliun atau berkurang sekitar Rp2,269 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp111,008 miliar.
Di sisi belanja, Pemprov Lampung mengusulkan kenaikan sebesar Rp74,655 miliar. Belanja yang sebelumnya Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun.
Jihan mengatakan penyesuaian belanja dilakukan berdasarkan kebutuhan pendanaan selama satu tahun anggaran, terutama untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
“Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas dan pencapaian indikator kinerja daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya.
Defisit Ditutup SiLPA dan Pinjaman
Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan pembiayaan daerah untuk menutup defisit anggaran.
Jihan mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah, terdapat selisih yang perlu diseimbangkan melalui sumber pembiayaan yang sah.
Pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp98,323 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp100 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Dengan struktur tersebut, pembiayaan netto mencapai Rp998,323 miliar untuk menutup defisit anggaran. Pemprov Lampung menargetkan SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp0.
Jihan mengatakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam perubahan APBD diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pendapatan secara terukur dan realistis.
Pendapatan daerah akan dioptimalkan melalui PAD, pendapatan transfer, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sementara belanja diarahkan untuk pelayanan publik dan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan prioritas nasional.
DPRD Hadirkan 61 Anggota
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Sekretaris DPRD melaporkan sebanyak 61 anggota DPRD hadir secara langsung maupun melalui konferensi video sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.
Selain pembahasan tingkat I Raperda Perubahan APBD 2026, rapat juga mengagendakan penyampaian dua Raperda prakarsa Pemprov Lampung dan pembicaraan tingkat I terhadap 12 Raperda usul inisiatif DPRD.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung menyerahkan Raperda Perubahan APBD 2026 kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jihan juga menyampaikan harapan agar aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera berhenti sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan wilayah Lampung.
