Mirza Dorong Obligasi Daerah Biayai Pembangunan

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan obligasi dan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif guna mempercepat pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah bagi pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan di Grand Mercure Bandarlampung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, hingga Kepulauan Bangka Belitung yang dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan daerah secara bersama-sama.

Menurut Mirza, tantangan pembangunan ke depan menuntut daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan baru di luar pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat.

"Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif. Karena itu diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan pembangunan," ujarnya.

Mirza menjelaskan obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Ia menilai ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan konvensional seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan retribusi tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Di sisi lain, Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera dan menjadi salah satu daerah dengan kinerja sektor primer terbaik di Indonesia.

Namun, menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

"Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, sementara kemampuan fiskal kita masih terbatas," katanya.

Mirza juga menyoroti masih besarnya potensi ekonomi yang keluar dari daerah akibat minimnya hilirisasi komoditas unggulan.

Ia mencontohkan hasil pertanian seperti gabah dan kopi yang masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, kemudian kembali ke daerah sebagai produk jadi dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar dibandingkan masyarakat di daerah penghasil.

"Ini adalah bentuk capital outflow yang terus terjadi sehingga sektor primer belum sepenuhnya menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat daerah," ujarnya.

Karena itu, Mirza menegaskan pentingnya mendorong hilirisasi industri agar daerah mampu mengolah sendiri sumber daya yang dimiliki dan mempertahankan nilai tambah ekonomi di dalam daerah.

Dalam konteks tersebut, obligasi dan sukuk daerah dinilai dapat menjadi instrumen pembiayaan yang mendukung pembangunan kawasan industri, infrastruktur strategis, hingga proyek hilirisasi.

"Obligasi daerah dan sukuk daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan alternatif untuk membangun proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengambil peran lebih besar dalam proyek-proyek strategis sehingga tidak hanya menjadi pemberi izin atau penyedia lahan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih optimal.

Meski demikian, Mirza mengingatkan bahwa keberhasilan penerbitan obligasi dan sukuk daerah membutuhkan kesiapan regulasi, kualitas perencanaan, sumber daya manusia yang kompeten, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

"Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan sukuk daerah di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan penerbitan obligasi dan sukuk daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang saat ini mendapat perhatian serius di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

Menurutnya, Sumatera Bagian Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor penerapan instrumen pembiayaan tersebut di Indonesia.

Arifin mencontohkan sejumlah potensi ekonomi Lampung, mulai dari aktivitas ekspor-impor melalui Pelabuhan Panjang hingga posisi strategis Lampung sebagai salah satu sentra kopi nasional.

Ia menilai potensi tersebut dapat menjadi dasar pengembangan proyek-proyek produktif yang dibiayai melalui obligasi daerah.

"Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan," ujarnya.

Ia berharap penerapan obligasi dan sukuk daerah dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus menghadirkan sumber pembiayaan baru yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

"Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat," tutupnya.