Lampung Kejar Pembangunan BDI, Pusat Terkendala Anggaran

Pemprov Lampung mendorong percepatan pembangunan Balai Diklat Industri (BDI) untuk memenuhi kebutuhan SDM industri tersertifikasi. Namun, keterbatasan anggaran pusat masih menjadi tantangan utama.

Lampung Kejar Pembangunan BDI, Pusat Terkendala Anggaran
Foto: Istimewa

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat langkah pembangunan Balai Diklat Industri (BDI) guna menjawab kebutuhan tenaga kerja industri yang terus meningkat.

Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Rabu (22/4/2026) kemarin.

BDI diproyeksikan menjadi infrastruktur strategis untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) industri yang terstruktur dan tersertifikasi, seiring pertumbuhan sektor industri di daerah.

Wagub Jihan menyatakan, usulan pembangunan BDI telah diajukan secara resmi dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagai bentuk kesiapan, Pemprov telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7 hektare di kawasan Kota Baru.

Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di kawasan pengembangan pemerintahan dan industri, serta berdekatan dengan Institut Teknologi Sumatera yang menjadi embrio ekosistem pendidikan.

“Kebutuhan SDM industri di Lampung terus meningkat, namun belum semuanya tersertifikasi. Kehadiran BDI menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Jihan.

Ia menambahkan, kedekatan lokasi dengan kawasan industri dinilai mampu mendukung model pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui potensi besar Lampung sebagai kawasan industri, terutama karena letaknya yang strategis dan dekat dengan pusat ekonomi nasional.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam merealisasikan pembangunan BDI di berbagai daerah.

“Kebutuhan SDM industri yang kompeten terus meningkat, tetapi kami juga menghadapi keterbatasan anggaran. Saat ini sedang disiapkan skema pembiayaan yang lebih adaptif,” ujarnya.

Pemerintah pusat disebut tengah mencari alternatif model pendanaan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, meski dalam kondisi fiskal terbatas.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan industri berbasis SDM. Pemprov Lampung berharap proyek BDI dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan daya saing industri di tingkat nasional.