Jihan Soroti Dapur MBG Belum Bersertifikat
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta Gapembi membantu pembinaan dan penataan administrasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Lampung menyoroti masih banyak dapur SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut baik kehadiran Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat menerima audiensi pengurus DPW Gapembi Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Jihan menegaskan bahwa keberadaan Gapembi diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.
"Kami Pemerintah Provinsi Lampung sangat berterima kasih dengan adanya Gapembi. Organisasi ini tidak hanya membantu pembinaan SPPG, tetapi juga membantu merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ujar Jihan.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak dapur SPPG di Lampung yang belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), padahal dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Jihan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dan keamanan pangan yang diterima masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, telah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penerbitan SLHS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Karena itu, ia meminta Gapembi ikut berperan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola dapur yang belum melengkapi persyaratan administrasi.
"Kami berharap Gapembi dapat membantu menindaklanjuti dapur-dapur SPPG yang belum melengkapi administrasi. Hal ini menjadi perhatian Badan Gizi Nasional sekaligus tugas pemerintah daerah," katanya.
Jihan juga menilai hubungan koordinatif Gapembi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi peluang besar bagi Lampung untuk memperkuat implementasi Program MBG sekaligus meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Ia berharap Gapembi dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan para pengelola dapur SPPG dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan.
"Saya berharap Gapembi bisa menjadi mediator antara pemerintah dan penyelenggara dapur SPPG. Semoga seluruh dapur di Lampung dapat memperoleh grading yang baik dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung H. M. Muslih menjelaskan bahwa Gapembi merupakan organisasi pengusaha dapur MBG yang telah terbentuk di 28 provinsi dan memiliki hubungan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional.
Menurut Muslih, saat ini Gapembi Lampung telah menghimpun sekitar 387 dapur dari lebih dari 1.200 dapur MBG yang terdaftar di Provinsi Lampung.
Ia mengatakan Gapembi fokus pada peningkatan kualitas fisik dapur, tata kelola operasional, keamanan pangan, serta pendampingan administrasi bagi pengelola dapur yang mengalami kendala.
"Kami ingin seluruh dapur yang berada di bawah pembinaan Gapembi memiliki standar yang baik, baik dari sisi fasilitas maupun manajemen pengelolaan," katanya.
Usai pelantikan, Gapembi Lampung akan memprioritaskan program sertifikasi keamanan pangan, penerapan standar HACCP, pengelolaan limbah, serta peningkatan kualitas operasional dapur MBG.
Muslih berharap Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan agar Gapembi dapat berkontribusi maksimal dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.
REDAKSI










