Bank Lampung Perkuat Digitalisasi Keuangan Lamsel
Bank Lampung memperkuat perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendorong digitalisasi pembayaran pajak dan pengelolaan kas daerah yang lebih transparan, efisien, dan modern.
WANDI
LAMPUNG SELATAN – Komitmen Bank Lampung dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah kembali diperkuat melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan sistem pembayaran pajak daerah dan pengelolaan kas berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan dua perjanjian antara Pemkab Lampung Selatan bersama Bank Lampung Cabang Kalianda, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Kamis (2/4/2026).
Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan kolaborasi dengan Bank Lampung merupakan bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kerja sama ini tidak hanya melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga membuka ruang pengembangan layanan yang lebih luas. Ini bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan zaman,” kata Supriyanto.
Melalui kerja sama tersebut, Bank Lampung berperan dalam mendukung sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital yang lebih mudah diakses masyarakat. Digitalisasi layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempercepat proses transaksi pembayaran.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempercepat proses transaksi,” ujarnya.
Selain itu, Bank Lampung juga mendukung penguatan pengelolaan kas daerah melalui sinergi dengan BPKAD. Langkah tersebut bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
Menurut Supriyanto, penerapan teknologi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Kerja sama ini sekaligus memperkuat posisi Bank Lampung sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung transformasi layanan keuangan publik di Provinsi Lampung. Dengan sistem yang semakin modern dan terintegrasi, pemerintah berharap pendapatan daerah dapat meningkat seiring dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik.
Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem transaksi digital yang lebih luas, sejalan dengan agenda percepatan digitalisasi daerah yang terus didorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
