Ratusan Aparat Desa Desak Pemkab Lampung Timur Cairkan ADD

LAMPUNG TIMUR - Ratusan perangkat desa menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lampung Timur, Senin (12/9/2022). Mereka menuntut alokasi dana desa (ADD) segera dicairkan.

Diketahui, ADD 264 desa di Lampung Timur belum cair sejak April hingga September 2022.

“Sebenarnya, persoalan ini bukan hal baru di lingkungan aparatur desa. Sebab, ADD triwulan keempat pada tahun 2021 pun macet. Namun, setelah mendapat desakan aparatur desa lalu Pemkab Lampung Timur mencairkan dana tersebut pada bulan Maret 2022,” ujar koordinator aksi Aliansi Aparatur Pemerintah Desa (AAPD) Ibrahim.

Dalam orasinya, Ibrahim menyampaikan tiga tuntutan yakni Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo melaksanakan Perbup No. 02 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan ADD 2022. Lalu, Pemkab Lampung Timur dituntut segera membayar kewajibab penghasilan tetap (siltap) secara penuh yakni enam bulan. Kemudian, segera dikeluarkan nomor induk perangkat desa (NIPD).

"Pemkab baru membayar satu triwulan saja di tahun 2022 dan juga membayar tunggakan triwulan keempat di tahun 2021. Sehingga ada enam bulan atau triwulan kedua dan ketiga yang belum dibayar. Kami minta bupati atau perwakilannya hadir menjawab aspirasi kami," kata Ibrahim.

Ibrahim menyatakan, perangkat desa sampai heran mengapa persoalan ini terus terulang sejak tahun kemarin. Padahal, perangkat desa sudah bekerja di pemerintahan desa.

"Kami ingin siltap kami dibayar tahun ini, jangan dibayar tahun besok," ungkapnya.

Mensikapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Lampung Timur Tarmizi mengatakan, Pemkab Lampung Timur pada tahun ini telah menganggarkan ADD selama 12 bulan melalui APBD dan APBD Perubahan tahun 2022 termasuk untuk melunasi tunggakan ADD triwulan keempat di tahun 2021. Sehingga, Pemkab Lampung Timur menyediakan anggaran lebih dari Rp60 miliar untuk membayar ADD selama tiga triwulan atau sembilan bulan di tahun 2022.

"Kami sudah berupaya maksimal. Jadi hal-hal seperti ini mohon dimaklumi," kata Tarmizi.

Terkait keterlambatan pembayaran ADD yang mana didalamnya termasuk siltap itu pemkab beberapa waktu yang lalu telah menerima perwilan perangkat desa. Saat itu, Bupati, Wakil Bupati dan Sekkab merespon keluhan tersebut. Selain itu, Pemkab Lampung Timur telah mengajukan melalui APBD Perubahan 2022 dan mendapat respon baik dari anggota DPRD Lampung Timur untuk diproses.

"Dana sudah siap. Kami mohon kepada perangkat desa untuk menunggu proses pembayaran ADD ini," kata dia.

Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari barikade puluhan anggota Satpol PP dan aparat kepolisian dan TNI.