Pemkab Pandeglang Prioritaskan 5 Konektivitas Program Strategis
RANU NUGRAHA
PANDEGLANG – Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang melaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan tahun 2022.
Kepala Bappeda Pandeglang Utuy Setiadi mengatakan pada pelaksanaan Musrenbang ini fokus pada lima konektivitas program strategis, yakni pembangunan infrastrukur jalan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pertanian yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Program konektivitas selanjutnya yang menjadi prioritas adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, penanggulangan kemiskinan dan penanganan penganguran, itu yang menjadi bagian prioritas rencana kerja Pemerintah daerah,“ terang Utuy usai musrenbang di Ruang Pintar Pemkab Pandeglang, Banten, Rabu (24/02).
Ia menambahkan disaat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, ada kemungkinan perencanaan tematik juga, yaitu penanganan pasca pandemi COVID-19 ditahun 2022, “Tetapi mudah-mudahan saja wabah ini bisa segera berakhir, jadi tidak ada lagi anggaran pembangunan yang direcofusing untuk penanganan COVID-19, terkait hal itu kita tinggal menunggu kebijakan Pemerintah Pusat,“ ucap Utuy.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan usulan pembangunan yang disampaikan dalam musrenbang kecamatan ini harus menjadi skala prioritas utama.
"Prioritas Pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, kita akan selesaikan satu persatu, bukan berarti kita tidak memperhatikan jalan lingkungan atau jalan poros desa, tetap kami akan perhatikan, akan tetapi yang menjadi fokus kami adalah pembangunan jalan Kabupaten, agar kita bisa tuntaskan persoalan pembangunan urusan jalan ini,“ terang Irna.
Menurut Irna, untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya akan optimalkan anggaran, mulai dari APBD, anggaran desa dan program-program bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Oleh karena itu berbagai program pembangunan yang disampaikan dalam musrenbang ini harus selaras dengan program pembangunan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat," tuturnya.
