Pastikan Ramadan dan Idulfitri Aman dan Kondusif, Pemkab Pesisir Barat Siapkan Langkah Strategis

PESISIR BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Lampung, menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pesisir Barat dalam rangka menghadapi Bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriyah di, ruang Ngejalang Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Selasa (18-3-2025).

Kegiatan tersebut dibuka dan dipimpin langsung Pj. Sekkab, Tedi Zadmiko dan didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zukri Amin. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, forkopimda, dan Camat.

Selain itu perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampung Utara (Lampura), Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat (Lambar), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa, SBM III SAM Lampung Pertamina Patraniaga Regional Sumbagsel, dan Hiswana Migas Perwakilan Pesisir Barat.

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dalam sambutannya yang disampaikan Pj Sekkab Tedi mengatakan bahwa bulan Ramadan dan Idulfitri adalah momen yang membawa tantangan tersendiri bagi banyak pihak, baik dari sisi keamanan, kelancaran lalu lintas, hingga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Sebab itu, Pemkab Pesisir Barat bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan langkah-langkah strategis guna memastikan Ramadan dan Idulfitri 1446 H dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.

"Terkait keamanan dan ketertiban, saya berharap seluruh jajaran TNI, Polri, dan Satpol-PP dan Damkar untuk bersinergi menjaga keamanan selama berlangsungnya Ramadan dan Idulfitri. Pastikan bahwa rumah ibadah, tempat wisata, serta pusat-pusat keramaian berada dalam pengawasan yang baik. Kepada masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan," ujar Tedi.

Terkait kelancaran lalulintas dan transportasi, Tedi meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan pengaturan lalulintas dan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok. Posko-posko pelayanan terpadu juga diminta untuk segera didirikan di titik-titik strategis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan terkait ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya, Tedi juga berharap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DiskopUKMdag) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memantau ketersediaan bahan pokok, memastikan harga tetap stabil dan bersama-sama dengan satgas pangan melakukan sidak ke pasar guna mengambil tindakan jika ditemukan praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang , timbangan (tera) tidak sesuai dan masa berlaku (expired) yang telah berakhir.

"Kesiapsiagaan bencana mengingat potensi cuaca ekstrem, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar mempersiapkan tim tanggap darurat untuk menghadapi kemungkinan bencana alam," imbuhnya.

Masih kata Tedi, ada empat faktor utama yang menentukan inflasi, yaitu 4K diantaranya, Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Empat point tersebut  perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Selain itu pemerintah juga telah merumuskan enam upaya konkrit pengendalian inflasi sebagai berikut, operasi pasar murah, Inspeksi Mendadak )Sidak) ke pasar, kerjasama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, bantuan transportasi dari APBD, dan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk inflasi.

"Namun demikian, Pemkab Pesisir Barat belum melakukan upaya konkrit. Oleh karena itu, saya minta kepada OPD terkait agar meningkatkan kinerja, khususnya terkait upaya konkrit pengendalian inflasi dalam waktu dekat. Upaya konkrit dalam menghadapi Ramadan dan Idulfitri 1446 H yang perlu dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan adalah dengan melakukan sidak ke pasar, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," tukasnya.