Mirza Genjot Kolaborasi Kejar Ekonomi 8 Persen

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Daerah bersama perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta jajaran perangkat daerah di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (12/6/2026).

Rapat tersebut digelar untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah mengharuskan adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, lembaga keuangan, dan instansi vertikal.

“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyukseskan RPJMN, RPJMD, dan mewujudkan visi Indonesia Emas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak,” ujar Mirza.

Ia menilai Lampung memiliki peluang besar untuk terus tumbuh karena sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional hingga penurunan angka kemiskinan.

Namun demikian, Mirza menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus bersifat inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong harus inklusif. Artinya, manfaat pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, maupun penurunan kemiskinan,” katanya.

Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan nasional, program strategis Presiden Prabowo Subianto, serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung agar pelaksanaannya lebih efektif dan terukur.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan pendanaan melalui APBD memiliki keterbatasan sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif dan keterlibatan lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan.

Bimo juga menyoroti pentingnya mengukur dampak nyata investasi terhadap perekonomian daerah, khususnya pada sektor unggulan seperti pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Lampung.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan industri bioetanol berbasis komoditas lokal seperti tebu, kelapa sawit, sorgum, dan bahan baku pertanian lainnya.

“Yang penting bukan hanya nilai investasinya, tetapi bagaimana dampaknya terhadap perekonomian daerah dan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bank Indonesia, OJK, dan DJPb menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan investasi yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.