Menu MBG Tubaba Disorot, Sekolah Keluhkan Standar Gizi
ROSID
TULANG BAWANG BARAT – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, menuai sorotan. Sejumlah kepala sekolah dan wali murid mengeluhkan kualitas menu yang disalurkan oleh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panaragan Jaya 04 yang dinilai tidak memenuhi standar gizi.
Program MBG yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bertujuan memperkuat asupan gizi peserta didik melalui menu seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, buah, serta susu atau sumber kalsium lain. Namun, realisasi di lapangan dinilai jauh dari ketentuan tersebut.
Kepala SMP Karya Bhakti Panaragan, Ananda Ruri Vianora, mengatakan pihak sekolah kembali menerima keluhan dari guru dan siswa terkait menu yang dibagikan.
“Beberapa kepala sekolah sebelumnya sudah menyampaikan keluhan ke pihak SPPG soal menu yang kurang layak, namun tidak ada respons. Hari ini kembali dikirim makanan yang diduga di bawah standar,” ujar Ananda, Senin (02/03/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada Senin (02/03/2026) siswa menerima menu berupa kue bolu kukus, kurma, dan susu ukuran 110 ml. Sementara pada Kamis pekan sebelumnya, menu yang dibagikan hanya terdiri dari jus anggur, telur rebus, dan satu bungkus kecil biskuit.
Komposisi tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang karena minim unsur sayur serta ketidakseimbangan sumber protein dan karbohidrat utama.
Keluhan juga datang dari wali murid. Mereka mempertanyakan kesesuaian menu dengan nilai anggaran yang disebut berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.
“Kalau anggarannya segitu, tapi yang diterima anak-anak seperti ini, sangat tidak masuk akal. Kalau begini, lebih baik diuangkan saja,” kata Vina, salah satu wali murid.
Ananda juga menyinggung hasil rapat antara kepala SPPG dan perwakilan BGN pusat pekan lalu, yang mewajibkan setiap dapur mempublikasikan rincian harga menu harian sebagai bentuk transparansi. Namun, menurutnya, dapur SPPG Panaragan Jaya 04 belum mempublikasikan rincian tersebut melalui media sosial resmi.
Ketiadaan publikasi ini memperkuat sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG di daerah.
Program MBG merupakan kebijakan strategis nasional untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, tanpa pengawasan ketat dan transparansi anggaran, implementasinya berpotensi menimbulkan persoalan serius di tingkat daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Panaragan Jaya 04 dibawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari maupun perwakilan SPPI belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan tersebut. Publik menunggu langkah pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh, guna memastikan standar gizi benar-benar terpenuhi dalam program nasional yang menjadi bagian dari visi pembangunan sumber daya manusia di era kepemimpinan Prabowo Subianto.
