Lampung Raih Penghargaan Terbaik II Pelayanan Pendidikan Tingkat Provinsi

BANDAR LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung bersama tiga pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut meraih empat penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Empat penghargaan itu mencakup bidang pendidikan, penyediaan hunian, serta pengelolaan lingkungan. Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah dengan perolehan penghargaan terbanyak dalam ajang yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kompas TV tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung meraih Terbaik II kategori Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan tingkat provinsi. Posisi Terbaik I diraih Provinsi Aceh.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Kategori tersebut menilai kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, antara lain melalui pemerataan guru dan sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, partisipasi masyarakat, serta inovasi pelayanan.

Dua penghargaan lainnya datang dari sektor perumahan. Kabupaten Way Kanan meraih Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten, sedangkan Kota Bandar Lampung menjadi Terbaik I kategori yang sama untuk tingkat kota.

Bandar Lampung mengungguli Pekanbaru yang berada di posisi Terbaik II dan Batam sebagai Terbaik III.

Penilaian Program 3 Juta Rumah mencakup dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan hunian layak, kebijakan perumahan, percepatan pembangunan, hingga tata kelola permukiman berkelanjutan.

Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan meraih Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat kabupaten. Terbaik I diraih Kabupaten Samosir dan Terbaik III Kabupaten Bintan.

Kategori tersebut menilai kinerja daerah dalam pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, efektivitas program, serta inovasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus dorongan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja dan inovasi pembangunan.

Menurut Tito, kategori yang diberikan pada Batch II Regional Sumatera sengaja diarahkan pada sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta penyediaan rumah layak.

“Acara ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi,” kata Tito.

Tito menegaskan penghargaan tersebut bukan semata-mata untuk kepala daerah secara pribadi, melainkan sebagai apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ia juga mengatakan penghargaan itu menjadi penanda bahwa di tengah berbagai persoalan yang melibatkan sejumlah kepala daerah, masih banyak pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja positif.

“Di balik itu, melalui acara seperti ini kita bisa menunjukkan banyak daerah juga yang baik-baik,” ujarnya.

Tito meminta daerah yang telah memperoleh penghargaan mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Sementara daerah yang belum mendapatkan penghargaan didorong terus berbenah karena masih tersedia kesempatan pada putaran berikutnya.

Menko Polkam Djamari Chaniago menilai capaian pemerintah daerah merupakan hasil kerja kolektif, bukan semata keberhasilan kepala daerah.

“Prestasi yang tercapai ini adalah hasil kerja sama di lingkungan daerah masing-masing,” ujar Djamari.

Ia mengatakan sejumlah kategori penghargaan memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan nasional. Karena itu, capaian pemerintah daerah diharapkan ikut mempercepat target pembangunan pemerintah pusat.

Empat penghargaan yang diraih Lampung menjadi catatan positif bagi Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, penghargaan tersebut sekaligus menjadi tantangan agar capaian di bidang pendidikan, perumahan, dan lingkungan tidak berhenti sebagai prestasi seremonial, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan manfaat pembangunan yang lebih nyata bagi masyarakat.