Sekdaprov Lampung Dalami Transformasi Digital Nasional
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional dari LAN yang membahas ekonomi digital, komunikasi politik, dan strategi advokasi kebijakan publik.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara virtual, Kamis (13/8/2026).
Forum tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pimpinan tinggi pemerintahan.
Kegiatan menghadirkan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah serta Prof. Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik dan Guru Besar UIN sebagai narasumber.
Edwin membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, termasuk distribusi nilai ekonomi digital dan penguatan ekosistem melalui konsep 6C, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurut Edwin, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang kompetitif sekaligus inklusif.
Transformasi digital, kata dia, juga perlu diarahkan untuk membangun ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign. Hal tersebut membutuhkan penguatan talenta digital, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi dalam negeri.
Pentingnya Dukungan Politik
Sementara itu, Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik. Ia menekankan pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam implementasi kebijakan.
Menurut Burhanuddin, kebijakan yang baik secara teknokratis belum tentu mendapatkan dukungan politik dan publik.
Karena itu, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang efektif, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan DPR sebagai mitra dalam proses kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, terutama dalam memahami perkembangan ekonomi digital dan dinamika kebijakan publik.
Materi pembelajaran juga menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan pembangunan kepercayaan agar transformasi digital serta kebijakan publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
