Jihan Minta TPAKD Fokus Hasil Nyata
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan program TPAKD harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, mulai dari penurunan kemiskinan, peningkatan UMKM, hingga perluasan akses keuangan di seluruh daerah.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.
Penegasan tersebut disampaikan Jihan saat menghadiri Rapat Pleno Pelaksanaan Program Kerja TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Rapat pleno yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung itu menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di Lampung.
"Fokus utama TPAKD adalah pada outcome. Jangan hanya melaksanakan program sebagai seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar berpatokan pada hasil yang ingin dicapai untuk masyarakat," kata Jihan.
Menurutnya, keberhasilan TPAKD harus diukur dari dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kapasitas UMKM, hingga pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.
Berdasarkan laporan Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 25 kegiatan business matching dengan hampir 60 persen kegiatan menyasar pelaku UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Otto menjelaskan program TPAKD juga diselaraskan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung melalui integrasi Desaku Maju dan Desa Perkasa guna membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pada 2026, TPAKD menetapkan tiga program prioritas yakni Agrifuture Lampung untuk menarik minat generasi muda di sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas daerah, serta Siger Preneur Lampung untuk mendorong lahirnya wirausaha muda.
Jihan menilai peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi pekerjaan penting yang harus terus dipercepat. Berdasarkan data 2025, tingkat inklusi keuangan Lampung mencapai 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan melakukan berbagai terobosan agar layanan dan edukasi keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.
"Akses pelayanan keuangan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. TPAKD memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.
Selain itu, Jihan mendorong penguatan berbagai program strategis seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah, dukungan terhadap Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui TPAKD mampu memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.
