Gubernur Lampung Perkuat Pertanian Lewat Program Pupuk Hayati Cair dan Pelatihan Penyuluh
Pemprov Lampung memperkuat sektor pertanian melalui optimalisasi Pupuk Hayati Cair dan pelatihan penyuluh untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta mendukung program swasembada pangan nasional.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sektor pertanian berbasis kerakyatan melalui optimalisasi penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC) dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian guna mendukung produktivitas komoditas unggulan serta mewujudkan swasembada pangan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pupuk Hayati Cair di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7/2026).
Gubernur mengatakan keberhasilan program pertanian sangat bergantung pada peran penyuluh dan pendamping yang berinteraksi langsung dengan petani.
"Program ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mentransfer manfaat program Pupuk Hayati Cair kepada para pendamping dan penyuluh. Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari mereka yang mendampingi petani di lapangan," ujar Mirza.
Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat di provinsi tersebut.
Gubernur menambahkan, penggunaan PHC diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.
Ia menargetkan petani di Lampung dapat memproduksi dan memanfaatkan pupuk hayati cair secara mandiri sehingga memperoleh nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan.
Usai memberikan arahan, Gubernur meninjau praktik pembuatan Pupuk Hayati Cair bersama para peserta bimtek.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat implementasi program inovasi pertanian untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPSDMP Kementerian Pertanian RI, Eko Nugroho, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, pemerintah saat ini memprioritaskan empat program utama, yakni swasembada pangan, penyediaan pangan bergizi, pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian, dan pengelolaan sumber daya air.
Eko juga menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung petani, antara lain penurunan harga pupuk, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk bersubsidi, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Bimbingan teknis tersebut diikuti ratusan penyuluh pertanian dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, baik secara langsung maupun melalui konferensi daring.
